Perbankan Bisa Seleksi Debitur yang Dapat Penundaan Cicilan Kredit

Perbankan Bisa Seleksi Debitur yang Dapat Penundaan Cicilan Kredit
UANG | 30 Maret 2020 14:30 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha Usaha Mikro dan Kecil di bawah Rp10 miliar untuk debitur perbankan berupa penundaan pembayaran cicilan sampai dengan satu tahun dan disertai penurunan bunga.

Hal tersebut merupakan salah satu stimulus countercyclical yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada industri perbankan agar menjaga kinerja perbankan tetap tumbuh dengan sehat di tengah pandemi virus corona.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara mengatakan, sesuai dengan POJK maka debitur yang bisa diberikan restrukturisasi kredit harus dilakukan selektif oleh bank. Artinya kebijakan itu diberikan kepada debitur yang kemampuan ekonominya terdampak oleh krisis Covid-19.

Nantinya, pihak bank dan juga lembaga pembiayaan-lah yang akan melakukan selektif kepada debiturnya atas siapa-siapa saja yang berhak diberikan pelonggaran tersebut. Dia pun mengimbau agar debitur yang mampu bayar tetap lakukan kewajiban membayar cicilannya.

"Karena jika tidak sektor keuangan akan mengalami kerugian yang sangat besar sehingga malahan setop memberikan kredit," kata Mirza saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (30/3).

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan sektor keuangan. Sebab, sektor keuangan adalah lembaga intermediary yang menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kredit.

"Sektor keuangan adalah seperti jantung perekonomian. Marilah kita harus seimbang antara menjaga kesehatan keuangan debitur dan menjaga kesehatan lembaga keuangan," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Debitur Informal

rev2

Mengutip dari POJK tersebut, kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil yakni sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

"Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan WFH," tulis aturan tersebut, seperti dikutip Kamis (26/3).

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan satu tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode satu tahun debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3,6,9, atau 12 bulan.

Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak Covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah Covid-19. (mdk/idr)

Baca juga:
Perbankan Bisa Seleksi Debitur yang Dapat Penundaan Cicilan Kredit
BNI Syariah Beri Keringanan Pembayaran cicilan Kredit Bagi Nasabah UMKM
OJK: Keringanan Kredit Bukan Berarti Menghapus Kewajiban Bayar Cicilan
Catat, Ini Cara Lengkap Minta Keringanan Cicilan Kredit ke Bank dan Leasing
Cerita Ganjar Dicurhati Pengusaha Soal Tagihan Cicilan Kredit Bank

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami