Perjanjian Perdagangan Dinilai Jadi Solusi Atasi Proteksionisme saat Krisis

Perjanjian Perdagangan Dinilai Jadi Solusi Atasi Proteksionisme saat Krisis
UANG | 14 Juli 2020 10:34 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Krisis pandemi Covid-19 memicu munculnya proteksionisme di berbagai belahan dunia. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, perjanjian perdagangan antar negara dinilai menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Interdependensi antar negara adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin sebuah negara memenuhi kebutuhannya sendiri secara utuh. Tidak mungkin pula sebuah negara bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan dengan efisien tanpa perdagangan antar negara," kata Jerry dalam webinar "Extra-Ordinary Policy" Kementerian Perdagangan, ditulis Selasa (14/7).

Dia mencontohkan penyediaan alat-alat kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerjasama antar negara. Negara yang memiliki stok berlebihan bisa mengekspor ke negara-negara yang membutuhkan tanpa harus dibebani tarif tinggi.

Menurut Jerry, proteksionisme menjadi fenomena umum karena setiap negara mengalami tekanan ekonomi yang berat. Masing-masing negara berusaha melakukan pemulihan ekonomi dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Untuk jangka pendek, hal ini sah-sah saja sebagai mitigasi ekonomi. Namun dalam jangka panjang, negara harus tetap membuka diri dengan perdagangan luar negeri.

Jerry menilai, semua negara saat ini tergabung dalam berbagai asosiasi atau persatuan antar negara. Oleh karena itu, menutup diri secara penuh adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan, Korea Utara yang sangat tertutup sebenarnya tidak tertutup sama sekali dengan perdagangan antar negara.

Yang terpenting, semua negara diuntungkan dengan adanya kesepakatan dagang. "Jadi dalam konteks perjanjian perdagangan, dampak pandemi ini bukan hanya pada bagaimana metode perundingannya bisa terlaksana tetapi juga bagaimana isi atau konten perjanjian itu akan berubah," imbuhnya.

1 dari 1 halaman

Mantan anggota Komisi I DPR itu menambahkan, pemerintah mengedepankan kepentingan dalam negeri. Isu itu selalu menjadi perhatian dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan dengan negara lain.

"Tujuan kita jelas, bahwa apapun perundingan dagang Indonesia, dengan negara manapun, harus mencerminkan kepentingan dalam negeri dalam upaya menyejahterakan rakyat. Kita harus mencermati seluruh butir perundingan agar tujuan itu tercapai," ujarnya.

Untuk itu, Kemendag, kata Jerry, terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga yang saat ini berjalan cukup baik. Ke depan, dia berharap sinergi ini terus meningkat karena masih banyak agenda dan butir perundingan yang harus diselesaikan. (mdk/azz)

Baca juga:
Wamendag: Game Online Bisa Menjadi Alternatif Produk Ekspor
Wamendag: Digitalisasi Pasar Tuntutan Zaman
Meski Ada IA-CEPA, RI Tak Bebaskan Bea Masuk Beras dan Minuman Alkohol Asal Australia
IA-CEPA Diharapkan Pangkas Defisit Perdagangan dengan Australia
Aturan Baru, Importir Tak Jujur Laporkan Data Bisa Dikenai Sanksi Pidana
Kemendag Sosialisasikan Aturan Pengawasan Tata Niaga Impor

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami