Perkuat maritim, pemerintahan Jokowi jor-joran beri insentif

UANG | 11 November 2014 14:01 Reporter : Alwan Ridha Ramdani

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berambisi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Visi ini juga disampaikan di pelbagai forum, termasuk tingkat dunia.

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, pemerintah menggunakan pelbagai pendekatan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah insentif fiskal agar industri galangan kapal nasional berkembang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal. Diantaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal.

"Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan," kata dia di Kementerian Perindustrian, Selasa (12/11).

Dia menegaskan, pemerintah tetap akan melindungi industri galangan dalam negeri, jika berbagai insentif tersebut diberikan seperti jika membebaskan Bea Masuk.

"PPN tidak bisa dibebaskan, karena itu malah akan merugikan. Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan,"

Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, Indonesia memiliki 198 perusahaan pembuat kapal. Sebanyak 110 perusahaan di antaranya berada di Batam dan berkembang dengan baik. Sisanya, 88 perusahaan terletak di luar Batam dan belum maju.

"Nah yang 110 itu sangat sukses tumbuhnya, perkembangan bagus dan membuka lapangan kerja untuk 120.000 masyarakat di sana. Tentunya perlu kita replikasi, kalau di Batam sukses kenapa yang lain tidak?" ujarnya. (mdk/noe)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.