Permudah Investasi, Pemerintah Bakal Rombak 74 Peraturan Perizinan

UANG | 16 September 2019 12:45 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, akan merevisi sebanyak 74 peraturan perundang-undangan terkait proses perizinan investasi di dalam negeri, guna mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kita akan merevisi 74 undang-undang agar kecepatan kita bersaing dengan negara-negara lain dapat kita miliki," tuturnya di Jakarta, Senin (16/9).

Dengan momentum revolusi konsumen, investasi global akan semakin menjalar di mana Indonesia akan kian menarik untuk kegiatan berinvestasi. Untuk itu, momentum ini perlu diwaspadai agar masyarakat Indonesia bisa menikmati revolusi konsumen, bukan hanya investor asing.

"Harus diikuti revolusi mindset sehingga mampu mengaktualisasi revolusi konsumen yang ada untuk memperkuat daya saing kita. Jangan jadi bangsa konsumtif, harus memacu kita untuk jadi bangsa produsen," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah merumuskan siasat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak seperti yang diramalkan Bank Dunia. Di mana, diramal terjerembab di bawah 5 persen.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk membuat perekonomian Indonesia tetap membaik, pemerintah akan memangkas peraturan dan rekomendasi yang tidak penting, sehingga dapat menyederhanakan proses investasi di Indonesia.

"Presiden sudah minta itu dipangkas semua. Banyak sekali jadi presiden sekarang akan melakukan, dan sudah mulai ya, rapat-rapat terbatas untuk memeriksa di kementerian-kementerian di mana izin-izin yang dianggap perizinan itu mau dipotong," paparnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
VIDEO: Beri Kemudahan untuk Investor, Pemerintah Segera Sederhanakan Perizinan
Menko Darmin: Urus IMB Kini Bisa Lewat Online
Menko Luhut soal Pelayanan Izin Investasi: Di ASEAN, Indonesia yang Sangat Ribet
Kebijakan Ekonomi Jilid I Jokowi Dinilai Kurang Berhasil
VIDEO: Presiden Jokowi Bakal Rapat 2 Hari Sekali Selesaikan Masalah Investasi
Menko Luhut Akui Sistem Birokrasi Indonesia Paling Panjang se-ASEAN

(mdk/azz)