Pernah jadi penyelamat saat krismon 98, kini UMKM terpuruk

Merdeka.com - Perlambatan pertumbuhan ekonomi dirasakan dampaknya oleh hampir semua sektor usaha di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, UMKM selama ini menjadi penggerak terbesar ekonomi Indonesia dan pernah menjadi penyelamat saat krisis moneter tahun 1998.

Tahun 1998 silam, UMKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar Rupiah terhadap USD menurun dan berfluktuasi.

Berbeda dengan UMKM, sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Saat krisis global yang terjadi tahun 2008 saja, UMKM juga hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.

"Jadi kalau sekarang terjadi perlambatan, maka yang melambat adalah usaha yang jumlahnya terbesar itu (UMKM). Hampir semua sektor tidak berjalan, berhenti seperti industri pertambangan tumbuh negatif, industri manufaktur, capital intensif, apalagi industri padat karya," ujar dia dalam Diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, DPD RI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8).

Menurut Enny, sektor UMKM kini terpuruk karena daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sehingga, imbal balik produksi UMKM tidak tercapai dan mengakibatkan sektor usaha kecil menjadi mati.

"Produk tekstil saja sudah tidak keluar sejak 2014. Tapi sayang tidak ada kebijakan kongkret dari pemerintah supaya produk bisa terjual," kata dia.

Enny meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK agar memahami kondisi dan situasi para pelaku usaha dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat. Menurut Enny, penyebab utama menurunnya daya beli masyarakat sekarang lantaran kebijakan pemerintah sendiri bukan faktor perlambatan ekonomi global.

"Yang memulai daya beli masyarakat turun, karena kebijakan kita sendiri soal harga. Tepatnya saat harga BBM naik secara sporadis tanpa kalkulasi yang matang dan berdampak terhadap daya beli masyarakat," tutupnya.