Perppu Corona: Pemerintah Punya Kewenangan Suntik Modal LPS

Perppu Corona: Pemerintah Punya Kewenangan Suntik Modal LPS
UANG | 9 April 2020 14:07 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19.

Perppu ini pun sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan akan segera dibahas untuk menjadi Undang-Undang.

Dalam Perppu tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, pemerintah diberikan kewenangan memberikan pinjaman kepada LPS," bunyi pasal 25 dari seperti dikutip dari Perppu tersebut.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada lembaga penjamin simpanan nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dijelaskan dalam Perppu tersebut, pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dilakukan jika LPS mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemik virus corona.

Seperti diketahui, kewenangan LPS dalam pasal 20 pertama disebutkan LPS dapat melakukan tindakan menjual atau repo SBN, menerbitkan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan pinjaman kepada Pemerintah jika LPS mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.

1 dari 1 halaman

Perluas Kewenangan BI

bi rev1

Dalam Perpu tesebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diberi perluasan kewenangan.

Pertama, untuk menyelenggarakan rapat dengan pemanfaatan teknologi. Rapat tersebut untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah stabilitas sektor keuangan serta menetapkan skema pemberian dukungan pemerintah untuk penanganan permasalahan.

Adapun kewenangan BI, tertuang pada pasal 16 disebutkan bahwa BI dapat memberi pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan sistem syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik (pasal 17). OJK membantu penilaian (assesment) pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank. Kemudian, BI bersama OJK menilai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan.

Kedua, BI dapat memberi pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi syarat pinjaman likuiditas jangka pendek (pasal 18).

Jika bank sistemik yang telah dapat pinjaman likuiditas jangka pendek masih kesulitan likuiditas, bank sistemik masih dapat mengajukan permohonan pinjaman ini. Untuk pengajuan pinjaman ini, BI berkoordinasi dengan OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk mempertimbangkan penilaian OJK tentang informasi terkini tentang bank dan rekomendasi BI atas penilaian OJK tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, diatur bersama Menkeu dan Gubernur BI.

Ketiga, BI dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk penanganan masalah sistem keuangan yang membahayakan ekonomi nasional, termasuk pandemic bond (pasal 19).

Pembelian dimaksud, diperuntukkan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberi pinjaman dan penambahan modal kepada LPS, dan restrukturisasi perbankan saat krisis.

Ketentuan lebih lanjut, diatur bersama Menkeu dan Gubernur BI dengan pertimbangan kondisi pasar SUN/SBSN, pengaruh terhadap inflasi serta jenis SUN/SBSN.

Keempat, BI dapat membeli atau repurchase agreement (Repo) Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan masalah solvabilitas bank sistemik atau selain sistemik. Kelima, BI mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, yang diatur dengan Peraturan BI.

Keenam, BI memberi akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara repo SUN atau SBSN yang dimilikinya. (mdk/idr)

Baca juga:
Politikus Demokrat Minta Penegak Hukum Awasi Rp405,1 T di Perppu Corona
Setuju dengan SBY, Politikus PDIP Minta Pemerintah Transparan Soal Perppu Corona
Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara
DPR Kritik Perppu Corona Buat Pejabat Tak Bisa Dituntut Jika Salah Kelola Rp405 T
Perppu Corona: Pemerintah Kebal Hukum Kelola Rp405,1 Triliun
Presiden PKS Khawatir 'Perppu Corona' Picu Skandal BLBI Jilid 2

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami