Peserta BPJS Kesehatan Bisa Turun Kelas Jika Tak Sanggup Bayar Iuran

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Turun Kelas Jika Tak Sanggup Bayar Iuran
UANG | 29 Mei 2020 14:59 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mempersilakan peserta BPJS Kesehatan turun kelas apabila tidak sanggup membayar iuran di tengah pandemi Virus Corona. Apalagi pada Juni mendatang akan berlaku iuran baru bagi peserta kelas I dan II.

"Siapapun yang merasa keberatan membayar iuran kelas I dan II karena pendapatan menurun akibat pandemi, dapat turun ke kelas III dan mendapat subsidi dari pemerintah," ujar Febrio dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (29/5).

Febrio mengatakan, iuran baru akan segera berlaku pada 1 Juli 2020. Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp150.000 per orang per bulan atau naik 85,18 persen, kelas II menjadi Rp100.000 per orang per bulan atau naik 96,07 persen, sedangkan kelas III menjadi Rp42.000 per orang per bulan atau naik 64,70 persen.

Khusus untuk peserta kelas III iuran yang dibayarkan hanya Rp25.500 per orang per bulan atau mendapat subsidi Rp16.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya peserta kelas III hanya bayar Rp35.000 per orang per bulan atau tetap mendapat subsidi Rp7.000.

"Penyesuaian iuran hanya untuk kelas I dan II yang merupakan segmen golongan menengah ke atas. Segmen yang lain tidak mengalami perubahan," kata Febrio.

Lebih lanjut Febrio menuturkan, alasan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 tahun 2020 untuk memperbaiki efektivitas program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) yang mencakup pendanaan dan kesinambungan program. Selain itu juga perlu desain baru iuran sebab iuran BPJS Kesehatan tidak naik sejak 2016.

"Hal penting yang diatur dalam Perpres 64 tahun 2020 adalah perbaikan segmentasi peserta dan penyesuaian besaran iuran. Lalu penduduk yang didaftarkan pemda selama ini dikenai PBI. Lalu kebijakan mengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak dan kebijakan pengelolaan sistem layanan JKN," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Peserta Ingin Turun Kelas BPJS Kesehatan Bisa Lewat Aplikasi
Surati Pemerintah, Fraksi PKS DPR Minta Rencana Kenaikan BPJS Dibatalkan
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Masih Wajar Dibanding Manfaat yang Diterima
DJSN Sebut Kenaikan Iuran BPJS untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Airlangga Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sudah Pertimbangkan Putusan MA
DPR Soal Defisit BPJS Kesehatan: Manajemen Diperbaiki, Bukan Rakyat Jadi Korban

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Agama Sejatinya Tidak Menyulitkan Umatnya - MERDEKA BICARA with Menteri Agama Fachrul Razi

5