Peserta Bukan Penerima Upah Bisa Turun Kelas BPJS Kesehatan? Begini Caranya

UANG | 17 November 2019 16:37 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Pusat, Andi Afdal Abdullah membuka peluang bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan peserta bukan pekerja untuk pindah kelas iuran BPJS Kesehatan. Hal itu diberikan sebagai upaya menekan beban masyarakat tergolong tak mampu.

"Jadi kalau kita miskin kelas tiga Rp42.000 tidak mampu, ada kuota penerima bantuan iuran kalau betul-betul tidak mampu. Agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik," katanya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11).

Andi menjelaskan, bagi peserta PBPU yang merasa keberatan dan memang tidak mampu, bisa mengajukan diri sebagai peserta bantuan iuran (PBI). Caranya adalah dengan mengurus surat keterangan miskin yang diajukan ke dinas sosial.

Adapun kouta pemerintah dalam membiayai PBI di luar dari kewajiban sebagai pemberi kerja yakni mencapai 96,8 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara 37,3 juta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"PBI naik menjadi Rp42.000, tapi dibayar oleh pemerintah. Begitu dengan pemda untuk peserta yang didaftarkan oleh pemda. Jumlahnya hampir setengah yang didampingi oleh pemerintah," jelas dia.

1 dari 2 halaman

Perbaikan Tata Kelola

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tata kelola BPJS Kesehatan harus diperbaiki untuk mengurangi defisit anggaran di institusi tersebut. Hal ini seiring dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mengingat, setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

"Sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki," kata Presiden usai meninjau penggunaan BPJS Kesehatan di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung, dikutip Antara, Jumat (15/11).

Dia mengatakan, defisit BPJS Kesehatan terjadi karena salah pengelolaan. Masalah terjadi pada peserta mandiri yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, pendisiplinan pembayaran iuran perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Jokowi mengatakan dirinya memeriksa ke lapangan para pengguna BPJS Kesehatan yang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun penggunaan BPJSK mandiri

2 dari 2 halaman

Kenaikan BPJS Kesehatan

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen mulai berlaku 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (mdk/azz)

Baca juga:
Presiden Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Diperbaiki
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Penambahan Anggaran Penerima Bantuan Rp1 Triliun
Iuran BPJS Naik, Setiap Hari Ada 200 Warga Palembang Ajukan Turun Kelas
Ini Golongan yang Bebas dari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Peserta Enggan Bayar dan Pilih Turun Kelas
Tunggakan Rp40,8 Miliar Belum Dibayar BPJS, RSUD Ponorogo Terancam Bangkrut