PNS Kini Bisa Lakukan Perjalanan Dinas di Tengah Pandemi

PNS Kini Bisa Lakukan Perjalanan Dinas di Tengah Pandemi
UANG | 14 Juli 2020 10:16 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah memberikan izin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk dapat melakukan tugas dinas ke luar daerah sepanjang memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam SE tersebut diatur beberapa persyaratan bagi PNS yang akan melakukan tugas perjalanan dinas. Salah satunya memperhatikan status penyebaran virus corona di daerah tujuan perjalanan dinas. Aturan tersebut mengacu pada peta zonasi risiko pandemi yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian PANRB, Selasa (14/7), PNS juga diharuskan memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor.

Pada pelaksanaan perjalanan dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada ASN dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya.

SE tersebut juga menekankan, selain status penyebaran Covid-19, PNS juga perlu memperhatikan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal, serta tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang.

Untuk kriteria dan persyaratan perjalanan mengacu pada SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9/2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan (Menkes).

PPK juga diminta untuk memastikan PNS mematuhi SE Menteri PANRB ini. Apabila ada yang melanggar, maka ASN dimaksud akan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan adanya SE ini, maka SE Nomor 46/2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah untuk mudik dan cuti pada PNS juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Pria Adang Ambulans Ternyata Seorang PNS, Kasusnya Ditangani Pemkot Depok
SKD Sekolah Kedinasan Digelar Besok di 49 Titik Lokasi
BNPT dan KemenPAN-RB Perkuat Kerja Sama Cegah Radikalisme di Lingkungan ASN
CEK FAKTA: Tidak Benar Kabar Pemerintah Pecat Jutaan PNS
Penyebab Tabungan Bapertarum PNS Tak Kunjung Cair
MenPAN-RB Sebut Hampir 1,6 Juta PNS di Posisi Administrasi Tidak Produktif

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami