Potensi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Migas Dinilai Masih Besar

UANG | 18 September 2019 19:20 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyebut bahwa potensi korupsi di sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia saat ini cukup besar. Apalagi kata dia, yang berpotensi paling banyak bermain yakni ketika pengadaan impor bahan bakar minyak.

"Selama impor bahan bakar minyak dan crude oil kita semakin besar maka potensi korupsi semakin besar," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/9).

Fahmy pun mempertanyakan kinerja PT Pertamina (Persero) yang sampai saat ini tidak juga membangun kilang minyak baru. Dia menduga, justru ada permainan di balik tidak terealisasinya pembangunan kilang-kilang minyak Pertamina.

"Kalau tidak membangun kilang minyak maka impor semakin besar. Kalau impor semakin besar potensi korupsi di pengadaan, suap, itu semakin besar," jelas dia.

Oleh karena itu, untuk menekan tindak korupsi di sektor migas langkah upaya yang harus didorong adalah pembangunan kilang. Selain itu, penggunaan B20 dan B30 yang dicanangkan pemerintah juga perlu di galakan kembali.

"Sehingga pengurangan impor ini dapat mengurangi potensi korupsi dan menekan defisit di neraca migas," tandas dia.

Baca juga:
Revisi UU KPK Dinilai Bakal Perlemah Penegakan Hukum Sektor Migas, ini Sebabnya
Siang Ini, KPK Umumkan Tersangka Korupsi Sektor Migas
Pemerintah Bakal Sulap Anjungan Migas Lepas Pantai jadi Keramba Ikan
PGN dan PLN Calon Penyerap Gas Blok Masela
Harga Minyak Dunia Naik Usai Putra Raja Salman Jadi Menteri Energi Arab
Solusi BigJava untuk Digitalisasi di Industri Migas

(mdk/azz)