PPATK Harap RUU Pembatasan Transaksi di Atas Rp100 Juta Rampung 2020

UANG | 12 September 2019 20:02 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membahas pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp100 juta. Aturan ini disiapkan dalam RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang ditargetkan bisa lolos paling cepat tahun 2020.

Wacana ini sudah bergulir awal tahun lalu, namun PPATK belum membahas RUU itu dengan DPR karena mengingat situasi politik yang belum kondusif. Nantinya, aturan ini akan membatasi bank melayani penarikan uang di atas Rp100 juta.

"Semua orang tidak boleh melakukan transaksi Rp100 juta. Itu secara cash. Konsepnya seperti itu, tetapi ada pengecualiannya antara lain, ritel, pedagang ritel, usaha-usaha yang intensif cash seperti pom bensin nantinya akan dikecualikan. Di samping itu ada pengecualian untuk daerah-daerah yang belum tersedia infrastruktur dilakukan situasi non-cash," ujar Kiagus di Depok, Kamis (22/9).

Dia mengaku, sudah berdiskusi dengan banyak pihak soal ini, termasuk dengan Bank Indonesia dan KPK. Dalam penerapan nanti, BI dan PPATK juga siap berkoordinasi melakukan penyesuaian jika ada kesulitan.

Salah satu fungsi pelarangan ini adalah mengurangi tindak pidana korupsi dengan meminimalisir pemberian uang secara tunai. Ini terkait maraknya kasus korupsi yang memilih bertransaksi secara cash, sehingga kasus tangkap tangan marak.

"Kalau kita mau mengurangi jumlah OTT atau kita mau mengurangi suap menyuap, semestinya ini goal agar menciptakan negeri ini lebih bersih. Maka, UU ini seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak," tandasnya.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Masyarakat Diminta Waspada Modus Pencucian Uang Berkedok Ormas dan Badan Amal
PPATK Siapkan Rp22 Miliar Gelar Pelatihan Anti Pencucian Uang di 2019
Punya Gedung Pusdiklat, Ketua PPATK Larang Jajaran Rapat di Hotel
Waspada, Salah Menyumbang Bisa Membuatmu Terjerat Pidana Pencucian Uang
Gandeng PPATK dan BPK, Polisi Telusuri Dugaan TPPU Organisasi Teroris JI
Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran untuk 2020 Rp3 T, PPATK Usul Rp51 M

(mdk/azz)