PPKM Jawa-Bali Periode II, Simak Aturan Baru dan Dampaknya pada Warga

PPKM Jawa-Bali Periode II, Simak Aturan Baru dan Dampaknya pada Warga
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 2 Pekan. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
UANG | 23 Januari 2021 07:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2020 mendatang. Pada PPKM periode II ini, terdapat aturan yang ditambahkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pertimbangan perpanjangan karena masih ada beberapa daerah yang angka kasus positifnya masih tinggi.

Dia menjelaskan aturan untuk perkantoran masih sama. Yaitu tetap akan dibatasi kapasitas maksimal sebanyak 25 persen saja. Artinya sebanyak 75 persen karyawannya akan tetap menjalankan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Untuk sektor-sektor lainnya, kebijakannya masih sama dengan PPKM pada awal bulan ini. Mulai dari kapasitas tempat ibadah 50 persen, penutupan fasilitas umum, serta operasional transportasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100 persen beroperasi, pusat belanja atau mal sampai dengan jam 8, dan dine-in 25 persen, take away diizinkan. Kegiatan lain konstruksi tetap berjalan," ungkap dia.

Menko Airlangga menambahkan, perpanjangan pembatasan ini juga berlaku kepada pelarangan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Tanah Air. "Termasuk pembatasan WNA di Indonesia dilakukan pelarangan 26 sampai 8 Februari," jelas dia.

Lalu apa aturan baru di PPKM periode II ini? Serta, apa dampaknya untuk masyarakat? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Baca Selanjutnya: 1 Mal dan Restoran Buka...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami