Prabowo Sebut Tax Ratio RI Di Bawah 10 Persen, Ini Faktanya

UANG | 18 Januari 2019 13:13 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana calon presiden dan wakil presiden 2019 mengatakan tax ratio atau rasio pajak Indonesia di bawah 10 persen. Dia pun berjanji akan mendorong peningkatan tax ratio hingga 16 persen jika terpilih sebagai kepala negara.

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen bahkan lebih rendah. Kita kembalikan ke minimal 16 persen tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal USD 60 miliar lebih," ujar Prabowo di Bidakara, Jakarta, Kemarin.

Lalu benarkah ratio pajak RI saat ini di bawah 10 persen?

Dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2018, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target. Adanya pencapaian ini membuat rasio penerimaan pajak meningkat menjadi 11,5 persen dari sebelumnya 10,7 persen.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo turut memberikan tanggapan atas pernyataan Prabowo. Menurutnya, tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada di atas 10 persen.

"Tax Ratio Indonesia 2017 sebesar 8,47 persen. Dalam arti sempit, penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak saja dan dalam arti luas 10,58 persen termasuk bea cukai dan PNBP SDA," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/1).

Yustinus merinci, dalam arti luas, tax ratio Indonesia sejak 2012 tidak pernah berada di bawah 10 persen. Pada 2012 tax ratio sebesar 14,6 persen, 2013 sebesar 14,3 persen, 2014 sebesar 13,7 persen, 2015 sebesar 11,6 persen, 2016 sebesar 10,8 persen, 2017 sebesar 10,7 persen dan terakhir di 2018 sebesar 11,5 persen.

"Pendapatan negara terdiri dari pajak, bea cukai dan PNBP kita tahun 2014 sebesar Rp 1.386 triliun, lalu Rp 1.341 triliun di 2015, Rp 1.349 triliun di 2016, Rp 1.439 triliun di 2017," jelas Yustinus.

Kenaikan penerimaan pajak selama 4 tahun terakhir, kata Yustinus, sudah merupakan kemampuan optimal di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi, pemberian amnesti pajak, moderasi strategi pemungutan, dan pemberian insentif.

"Padahal Pemerintah telah memberikan tax expenditure (belanja pajak sebagai insentif) sebesar Rp 154 triliun di 2017. Pada level ini saja masih timbul problem di lapangan karena pelaku usaha kadang mengeluh tentang beban pajak," tandasnya.

Baca juga:
Pengamat soal Janji Prabowo Naikkan Gaji PNS: Itu Hal yang Tak Mudah
Prabowo Hendak Naikan Tax Ratio, eks Bupati Bilang 'Hanya Membebani Rakyat'
Menaikkan Gaji Birokrat ala Prabowo Dinilai Tak Lantas Hilangkan Korupsi
Janji Prabowo Naikkan Tax Ratio 16 Persen Tak Konsisten dengan Turunkan PPh Badan
Prabowo Larang Sandiaga Singgung Kasus Novel dan Janji Penuntasan dalam 100 Hari
Cerita di Balik Pijatan Sandiaga Uno pada Prabowo saat Debat Capres

(mdk/idr)