Presiden Jokowi Diminta Bubarkan Lembaga Negara Minim Kontribusi

Presiden Jokowi Diminta Bubarkan Lembaga Negara Minim Kontribusi
UANG | 1 Agustus 2020 11:50 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membubarkan 18 tim kerja, lembaga negara atau badan dan komite. Keputusan ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kendati demikian, ekonom menilai pembubaran 18 lembaga negara ini masih belum signifikan menghemat anggaran. Untuk itu, pemerintah perlu untuk membubarkan lembaga bukan kementerian yang memiliki serapan anggaran besar namun minim kontribusi.

“18 lembaga yang sebelumnya dibubarkan tidak signifikan untuk menghemat anggaran. Presiden harus segera membubarkan lembaga atau kementerian yang memakan anggaran besar tapi kurang efektif,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Liputan6.com, Sabtu (1/8).

Bhima menyebutkan setidaknya dua lembaga negara dan kementerian yang bisa dibubarkan. “Misalnya BPIP dan Kemenko Maritim dan Investasi. Atau lembaga yang menggunakan dasar hukum UU, presiden bisa segera terbitkan Perpu. Karena situasi urgen penambahan dana untuk memperbesar stimulus,” kata dia.

Baca Selanjutnya: Alasan Jokowi Bubarkan 18 Lembaga...

Halaman

(mdk/did)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami