Presiden Jokowi Ingin Ada Holding UMKM, Untuk Apa?

UANG | 10 Desember 2019 14:09 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia memiliki holding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Holding tersebut diperlukan agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan melalui kredit dan mempermudah pemasaran.

"Saya juga sudah melihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti akan menjadi cluster. Dan saya sudah sampaikan ke Menko Ekonomi agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah, kayak diholdingkan," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Jokowi juga menginginkan UMKM milik Indonesia lebih mudah bersaing secara global. "Sehingga nanti kita memiliki korporasi usaha-usaha kecil, usaha mikro yang bisa gampang market place pemasaran, marketing, baik market place di nasional dan global," paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, holding UMKM sebenarnya sudah mulai terbentuk dengan adanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama). KUBe tersebut nantinya akan menjadi koperasi.

"Ya korporatisasi, Kube sudah mulai korporat. Dari kube bisa jadi koperasi, dari koperasi bisa jadi PT. Nah itu nanti bisa menjadi holding, itu yang disebut korporatisasi dari UMKM," katanya.

1 dari 1 halaman

Pembinaan UMKM Indonesia Kalah Dibanding Vietnam

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pembinaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Indonesia menempati rangking keempat di Asia Tenggara. Rangking tersebut di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

"Pembinaan UMKM Indonesia masih ranking keempat di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand," ujar Presiden Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Presiden Jokowi mengatakan, cara menggenjot rangking ini adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan harus gencar memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha agar mudah mendapat pendanaan melalui kredit.

"Kalau ini digerakkan, ini dengan tim percepatan akses keuangan daerah ini nantinya bisa hasilkan hal yang konkrit. Sehingga literasi keuangan kita, persentasenya bisa naik lebih cepat dan tinggi lagi," jelasnya.

Perluasan inklusi keuangan, kata Mantan Walikota Solo tersebut, mirip dengan upaya pemerintah menekan inflasi. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya inflasi meroket di angka 9 persen. Kini mampu dipertahankan pada 3,5 persen.

"Ini akan mirip dengan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang juga inflasi kita dulu 9 persen, 8 persen, sekarang turun jadi 3,5 persen, 4 persen, drastis karena efektif timnya dari Bank Indonesia," jelasnya.

"Makanya tim percepatan keuangan daerah ini harus bisa baik dan cepat, sehingga literasi dan inklusi keuangan kita meloncat naik, sehingga masyarakat mudah dalam menabung dan mendapat akses kredit," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Jokowi: Pembinaan UMKM Indonesia Kalah Dibanding Singapura dan Malaysia
6 Program Pemerintah Agar UMKM Naik Kelas
Jokowi Sentil Perbankan yang Masih Minta Jaminan untuk KUR
Jokowi Minta Warung Kopi dan Ayam Goreng Lokal Diprioritaskan Jualan di Rest Area
Pedagang Online Wajib Punya Izin Usaha, Bagaimana Nasib UMKM?
Lazada Latih Pelaku UMKM Agar Bisa Bersaing di Harbolnas

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.