Presiden Jokowi: PNS di Jakarta Pindah ke Ibu Kota Baru Pada 2024

UANG | 17 Januari 2020 15:55 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimis pada 2024 para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur. Namun, dia belum mau merinci berapa jumlah para pegawai yang akan ditugaskan di wilayah tersebut.

"InsyaAllah, kita harapkan seperti itu," kata Jokowi saat berbicang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Terkait hal tersebut, Mantan Gubernur DKI sudah memerintahkan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk mendata PNS yang akan ditugaskan dan tidak. Namun dia memastikan seluruhnya akan dipindah tugaskan.

"Pindah semuanya langsung. Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvey dulu kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," ungkap Jokowi.

Dia menjelaskan nantinya ibu kota baru akan jadi beberapa klaster yang akan dibangun. Mulai dari pemerintahan dibangun 100 persen oleh APBN, klaster kesehatan, pendidikan, inovasi, hiburan hingga financial center.

"Selain itu kendaraan yang ingin kita pakai di sana, ini gagasan besarnya adalah transportasi massalnya electric vehicle autonomous. Kendaraan pribadi nanti juga electric vehicle dan autonomous," ungkap Jokowi.

1 dari 2 halaman

PLN: Kelistrikan Ibu Kota Baru Menjadi yang Terbaik di Dunia

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) tengah menyiapkan skema untuk menerangi Ibu Kota Baru yang berada di Kalimantan Timur. Salah satunya, perusahaan plat merah itu akan menggunakan smart meter yang terbaik di dunia.

"Ibu kota baru sedang kita siapkan. Ini keren sesuai dengan perintah bapak Presiden Joko Widodo," kata Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1).

PLN sudah berkolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah daerah setempat untuk menggunakan energi kelistrikan yang terbaik. Selain menggunakan smart meter, pihaknya juga menyiapkan skema energi untuk kendaraan melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Bukan hanya andal tapi secara teknologi menjadi terbaik yang ada di dunia," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Kebutuhan Listrik Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan listrik ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara akan memerlukan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1.555 MW untuk menyuplai listrik wilayah tersebut.

Sedangkan data Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan total ibu kota baru mencapai 1.196 MW.

"Kebutuhan tambahan tenaga listrik di ibu kota baru sekitar 1.196 MW sehingga membutuhkan pembangkit sekitar 1.555 MW (termasuk menjaga reserve margin 30 persen). Selain itu, untuk menjaga keandalan pasokan listrik di ibukota baru sebaiknya tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem interkoneksi, namun diperlukan tambahan pembangkit baru yang berlokasi dekat atau berada di Provinsi Kalimantan Timur," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana dikutip dari Antara.

Rida menambahkan, berdasarkan RUPTL PLN 2019-2028, tambahan pembangkit sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 691 MW, maka masih diperlukan tambahan pembangkit baru sekitar 864 MW di wilayah tersebut.

"Perlu percepatan pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan ibukota baru, sehingga RUPTL PLN 2019-2028 perlu penyesuaian," tandas Rida. (mdk/idr)

Baca juga:
Jokowi: RUU Ibu Kota Sudah Rampung, Minggu Depan Disampaikan kepada DPR
Alasan Jokowi Libatkan Tony Blair Hingga Putra Mahkota UEA Bangun Ibu Kota Baru
PLN: Kelistrikan Ibu Kota Baru Menjadi yang Terbaik di Dunia
Menteri LHK akan Tutup Penambangan Liar di Wilayah Ibu Kota Baru
Putra Mahkota UEA Hingga Tony Blair Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru
Jokowi Ingin Transportasi di Ibu Kota Baru Tanpa Pengemudi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.