Presiden Jokowi: Transportasi di Ibu Kota Baru Serba Elektronik dan Otomatis

Presiden Jokowi: Transportasi di Ibu Kota Baru Serba Elektronik dan Otomatis
UANG | 23 Januari 2020 14:37 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sistem transportasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur akan serba elektronik dan otomatis.

"Di ibu kota baru semua transportasi adalah serba elektrik dan otomatis," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Jajaran Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (23/1).

Di hadapan lebih dari 500 peserta Rapim Kemenhan, TNI dan Polri, Presiden Jokowi menayangkan sebuah video tentang ibu kota.

"Ini kita harapkan menjadi sebuah loncatan kita menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi.

Sebelum memutar video, dia menyebutkan keinginan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan memindahkan gedung atau pindah lokasi.

"Yang kita rencanakan bukan pindah gedung, bukan pindah lokasi, tapi yang kita inginkan adalah berubahnya pola pikir dan pola kerja," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyebutkan harus ada sistem dan kultur baru di pemerintahan yang mengedepankan kecepatan. "Ke depan tidak ada lagi negara besar mengalahkan yang kecil atau yang kaya mengalahkan yang miskin," kata Presiden.

Menurut dia, yang ada adalah negara yang cepat akan memakan negara yang lambat. "Kuncinya ada di situ. Biarpun kaya dan besar, tapi kalau lambat pasti akan tertinggal oleh yang cepat," kata Presiden Jokowi.

1 dari 1 halaman

Perpres Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru Terbit Akhir Januari

otorita pembangunan ibu kota baru terbit akhir januari rev1

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pembentukan Badan Otorita Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara akan selesai pada akhir Januari.

Nantinya, di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.

"Akhir bulan ini (Perpresnya). Nanti ini kan selevel menteri, nanti presiden yang nunjuk kalau kapan ditunjuk siapanya urusan presiden," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, untuk master plan atau perencanaan pengembangan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Baru sejauh ini masih berada di tangan Bappenas. Dengan terbentuknya badan otorita maka sepenuhnya akan dipegang kendali oleh mereka.

"Master plan masih jalan sama Bappenas. Badan otorita kan bisa berjalan full butuh waktu kita dan tim koordinasi kita fasilitasi lah. Semua kementerian akan bantu. Iya nanti diserahkan ke mereka," jelas dia.

Dia menambahkan, untuk Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara juga sedang rampung pada pertengahan tahun ini. Paling tidak, Juni atau Juli sudah bisa diundangkan sehingga pembangunan fisik ibu kota baru dapat segera dimulai.

"Sekarang (UU) lagi mau disampaikan ke presiden dibawa ke DPR nanti kita bahas. Kalau UU jadi ya bisa kontruksi," tandas dia. (mdk/idr)

Baca juga:
Bahas UU IKN, Mendagri Sebut Status DKI Jakarta akan Diubah
RUU Ibu Kota Baru Digarap Bappenas, Komisi II DPR Protes Mendagri
BNPB Petakan Daerah Rawan Bencana di Calon Ibu Kota Baru
Bappenas Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Lebih Tinggi Jika Ibu Kota Pindah
Perpres Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru Terbit Akhir Januari
Banjir Investasi dan Bantuan Asing di Ibu Kota Baru

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami