Respons Pengusaha Soal Pelarangan Ekspor Bijih Nikel yang Dimajukan

UANG | 28 Oktober 2019 19:33 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia melakukan gebrakan mengejutkan soal pelarangan ekspor ore (tambang mentah) nikel. Pelarangan ini sejatinya baru dimulai per 1 Januari 2020, tetapi Bahlil memajukannya sore ini dan akan efektif besok.

"Hari ini, secara formal kesepakatan bahwa yang seharusnya ekspor ore itu akan selesai di 1 Januari 2020, mulai hari ini sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor ore," ujar Bahlil, di Kantornya, Jakarta, Senin (28/10).

Bahlil berkata kesepakatan ini dilakukan oleh anak bangsa demi kedaulatan serta agar ore bisa diolah sendiri di dalam negeri dan nilainya naik. Pihak asosiasi dan pengusaha nikel pun diundang ke pengumuman itu.

Salah satunya adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming. Mardani yang sebelumnya resisten terhadap larangan ekspor nikel kini berubah jadi mendukung.

Alasannya, pemerintah dinilai bijak mengambil jalan tengah melalui kebijakan pembelian persediaan nikel yang siap diekspor oleh pengusaha smelter lokal. Harganya pun masih standar internasional sehingga tak ada yang rugi.

"Kita setuju kalau tidak ekspor asal barang yang kita tidak ekspor dibeli smelter Indonesia," ujar Mardani. "Ngapain kita ngirim ke China orang untungnya juga sama saja kalau kita mengirim ke smelter yang ada di Indonesia, sehingga menjadi jalan tengah," tegasnya.

Bahlil belum mengidentifikasi berapa jumlah persediaan nikel ekspor yang ada hingga Desember. Identifikasi akan dilakukan dalam satu-dua hari ke depan. Namun, dia memastikan bahwa semua nikel akan terserap smelter dalam negeri.

Mantan Direktur Senior PT Smelting Prihadi Santoso menyebut sudah ada 14 smelter berdasarkan informasi asosiasi nikel. "Jadi dari data yang kami himpun ada kurang lebih 14 pengolahan dan pemurnian nikel itu sudah beroperasi," ujar Prihadi.

Reporter: Tommy Kurnia Rony

Sumber: Liputan6 (mdk/bim)

Baca juga:
Dikabarkan Jadi Menko Kemaritiman dan Investasi, Ini Target Luhut 5 Tahun ke Depan
Larangan Ekspor Nikel jadi Momentum Bangun Industri Baterai Mobil Listrik di RI
Larangan Ekspor Nikel Genjot Pengembangan Kendaraan Listrik
Ada Larangan Ekspor Nikel, China dan Korsel Ingin Bangun Pabrik di RI
Ketua DPR Minta Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel
Menko Luhut Bilang Larangan Ekspor Nikel Demi Penciptaan Keuntungan Tambahan
ESDM: Pelarangan Ekspor Nikel Tak Akan Hambat Pendanaan Smelter

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.