Rumuskan Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas Gelar SDGs Annual Conference

UANG | 8 Oktober 2019 11:35 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah mencapai tahun keempat. Telah banyak indikator SDGs yang dicapai Indonesia, namun tantangan yang dihadapi juga tidak mudah karena tujuan SDGs sangat komprehensif.

Dalam rangka merefleksikan pengalaman dan merumuskan agenda bersama ke depan, Kementerian PPN/Bappenas didukung para pemangku kepentingan pembangunan berkelanjutan, menyelenggarakan SDGs Annual Conference 2019. Konferensi tahun ini fokus pada isu ekosistem lautan dengan tema 'Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality'atau 'Laut Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan'.

SDGs Annual Conference 2019 diselenggarakan pada 8-9 Oktober 2019 dan dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang sekaligus menyampaikan berbagai arahan untuk memastikan pencapaian SDGs di Indonesia bagi seluruh pilar partisipasi, yaitu pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta akademisi dan pakar, untuk tetap menjaga prinsip inklusif dan No One Left Behind dari pelaksanaan SDGs di Indonesia.

"SDGs Annual Conference 2019 merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, setelah kita melaksanakannya pertama kali pada 2018 lalu. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan dengan lebih baik untuk mencapai target SDGs di 2030," jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sekaligus Koordinator Tim Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs, Jakarta, Selasa (8/10).

Konferensi juga akan membahas isu-isu tentang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan dan lessons learned pelaksanaan SDGs di tingkat regional Asia Pasifik, mendorong pelaksanaan SDGs sebagai gerakan tingkat lokal, serta mempercepat pencapaian SDGs berdasarkan hasil riset dan inovasi.

"Meningkatkan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda termasuk para santri dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, serta inovasi pembiayaan untuk SDGs," lanjut Bambang.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mewujudkan komitmen pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan global. Pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dilakukan dengan memegang teguh prinsip No One Left Behind dan inclusiveness dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah membangun koordinasi pelaksanaan SDGs dan berkontribusi aktif baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, dengan melibatkan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, juga memastikan pengarusutamaan SDGs ke dokumen perencanaan, seperti RKP 2018, RKP 2019, dan RPJMN 2020-2024 serta menyusun Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang telah diluncurkan tahun lalu.

Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan pemantapan pembiayaan SDGs dengan menjadi SDGs financing hub dan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi untuk memobilisasi dan memfasilitasi penyaluran sumber-sumber pembiayaan inovatif kepada kegiatan SDGs.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan SDGs di Indonesia, kata Bambang, pihaknya menyadari masih banyak tugas serta rencana kerja yang harus dilakukan secara kolaboratif seluruh pemangku kepentingan hingga 2030. Pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan secara masif dan sistemik.

"SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs. Selain itu, inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non-pemerintah akan menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan pencapaian SDGs di Indonesia," tegas dia.

Hingga kini, 24 provinsi telah menetapkan Rencana Aksi Daerah dengan Peraturan Gubernur, serta telah terbentuk 11 SDGs Center di universitas, yaitu: Universitas Padjajaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, IPB, ITB, Universitas Hasanuddin, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Riau, dan Universitas Andalas.

Indonesia pun secara aktif terlibat dalam forum kerja sama internasional terkait SDGs, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi terhadap proses pelaksanaan SDGs di Indonesia pada High Level Political Forum yang dilaksanakan ECOSOC, yang dituangkan dalam laporan Indonesia’s Voluntary National Review 2019.

Dalam acara tahunan yang dihadiri paling tidak 1.500 peserta ini, diluncurkan pula Roadmap SDGs Menuju 2030. Peta jalan ini menjadi salah satu dokumen SDGs paling penting, memproyeksikan pencapaian SDGs pada 60 indikator terpilih dari 17 Tujuan. Roadmap SDGs menjadi salah satu rujukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah hingga 2030.

Harapan dari konferensi ini adalah agar semua pihak berkomitmen, bersinergi, bergotong royong, bekerja keras dan maju bersama dalam pembangunan ekosistem lautan dalam konteks pelaksanaan SDGs dalam rangka menghantarkan bangsa sejahtera, maju, berkelanjutan dan bermartabat di dunia.

"Hasil konferensi tahunan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi percepatan pelaksanaan pencapaian target SDGs dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Kami akan menyelenggarakan konferensi ini setiap tahunnya sebagai ajang bagi seluruh platform partisipasi serta masyarakat agar bersama-sama saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan menghasilkan solusi bersama untuk pembangunan berkelanjutan di negeri kita tercinta sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," tandas Bambang.

Baca juga:
Bos Bappenas Ingatkan Multifinance Harus Siap Bersaing di Era Digital
Bos Bappenas Beberkan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Merosot ke 5 Persen
Jokowi Akui Banyak PR Belum Selesai, Apa Saja?
Antisipasi Krisis Ekonomi, BUMN Diminta Giat Cari Peluang Bisnis
Ibu Kota Baru di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi dan Kepungan Asap

(mdk/idr)