Sanksi Ini Menanti 722 BPR yang Belum Penuhi Syarat Modal Inti

UANG | 3 Mei 2019 12:48 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 722 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di seluruh Indonesia belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Dalam POJK tersebut diatur dan ditetapkan seluruh BPR wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar paling lambat 31 Desember 2019, dan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar paling lambat 31 Desember 2024.

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR, Ayahandayani mengatakan, hingga per Januari 2019 dari 722 BPR yang belum memenuhi standar modal inti minimum, sebanyak 374 BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar. Sementara sisanya sebanyak 348 BPR belum memenuhi sebesar Rp 6 miliar.

Dia menyebut apabila BPR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka OJK akan memberikan sanksi berupa membatasi aktivitas kegiatan BPR.

"Sanksinya kegiatan dibatasi, yang tadinya punya kegiatan terkait valas, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau terkait ATM maka kami minta dibekukan dulu termasuk perluasan jaringan kantor dan wilayah operasional BPR akan dibatasi pada tingkat kabupaten,” ujarnya saat acara Pelatihan dan Gathering Media Massa Jakarta, di Bandung, Jumat (3/5).

Ayahandayani menambahkan, bagi BPR tidak dapat memenuhi kewajiban memperoleh modal inti minimum seperti ditetapkan dalam regulasi tersebut, maka BPR diharuskan konsolidasi atau merger dengan BPR lainnya.

"Maka kami harusnya mereka (BPR) untuk merger, karena kalau sendiri-sendiri harus memenuhi ketentuan modal inti minimum secara sendiri maka agak sulit, sehingga nanti merger bisa efisien dan siap menghadapi persaingan," katanya.

Berdasarkan catatan OJK, dari BPR yang masuk dalam kategori BPR Kegiatan Usaha (BPRKU) 1 atau modal inti di bawah Rp 15 miliar sebanyak 1.324 BPR. Selanjutnya, BPRKU 2 atau modal inti di antara Rp15 miliar sampai Rp 50 miliar mencapai 221 BPR. Dan terakhir BPRKU 3 modal inti lebih dari Rp 50 miliar sebanyak 52 BPR.

Baca juga:
Perkembangan Teknologi Jadi Tantangan BPR di Era Digital
Ditarget Berdiri Akhir 2019, BPR Syariah Tangsel Incar Nasabah UKM
OJK Ungkap 60 BPR di Jateng & DIY Belum Penuhi Modal Inti Minimum
OJK Resmi Cabut Izin BPR Bintang Ekonomi Sejahtera
OJK resmi cabut izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

(mdk/idr)

TOPIK TERKAIT