Sengketa Natuna Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sengketa Natuna Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
UANG | 8 Januari 2020 15:58 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, hubungan Indonesia dengan China tak akan putus, meskipun adanya konflik kapal China masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

Bahkan, hal ini tak ada berpengaruh pada proses pembangunan infrastruktur perhubungan yang dikerjakan oleh China.

"Enggak ada (pengaruh), jalan saja dan lancar," katanya usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Menurut dia, persoalan Natuna dengan proyek dan investasi yang sedang digarap harus bisa dibedakan. Sehingga, hal ini tak bisa diganggu meskipun mereka memasuki wilayah tersebut.

"Saya pikir kita mesti pisahkan, ya, antara Natuna dengan kegiatan-kegiatan investasi," katanya.

Salah satu contoh infrastruktur yang tengah digarap China adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, China juga menangani berbagai proyek infrastruktur perhubungan di Indonesia.

"Ada beberapa pelabuhan yang sedang dibicarakan (dengan China)," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Tak Pengaruhi Perdagangan RI-China

perdagangan ri china rev1

Hubungan Indonesia dan China memanas menyusul adanya kapal China masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna. Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Lalu apakah kondisi tersebut bakal berdampak pada hubungan perdagangan kedua negara?

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan jika terbukti terjadi pelanggaran di Natuna, hal itu perlu ditindak. Namun, perdagangan antar kedua negara tetap berjalan seperti biasanya atau tidak terpengaruh sama sekali.

"Saya pikir jelas, kalau ada pelanggaran ya ditindak. Perdagangan ya jalan saja begitu," kata dia, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).

Dia menjelaskan, hubungan perdagangan tetap berjalan seperti biasa meski sedang terjadi kekacauan di Natuna. Sebab perdagangan tidak dapat dihentikan begitu saja.

"Perdagangan ya saya pikir itu sesuatu yang harus dijalankan sesuai prosedur, norma, dan kesepakatan. Sesimpel itu," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi defisit pada neraca perdagangan Indonesia dengan China sejak Januari-November 2019. Defisit tercatat hingga USD 16,96 miliar. Namun defisit ini menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang defisit hingga USD 18,08 miliar. (mdk/azz)

Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin Minta China Keluar dari Natuna Tanpa Berkonflik
Istana Sebut Kunjungan Jokowi Sinyal Negara Hadir Tangani Isu Natuna
Pemerintah Rumuskan Omnibus Law Perkuat Bakamla, DPR Dorong Penguatan Kapal TNI AL
Meski Natuna Memanas, Kunjungan Turis China ke Bali masih Mendominasi
Pimpinan DPR Nilai Kunjungan Jokowi ke Natuna untuk Tegaskan Kedaulatan
KKP Bakal Tambah Satu SKPT Lagi di Perairan Utara Natuna

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami