Sepak Terjang Erick Thohir di BUMN, Mulai dari Panggil Ahok Hingga Hapus Eselon I

UANG | 19 November 2019 06:00 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Erick Thohir untuk memimpin Kementerian BUMN menggantikan Rini Soemarno di Peride ke-2 pemerintahannya. Erick Thohir memiliki tugas berat untuk membuat BUMN tumbuh sehat dan berdaya saing. Meski selama ini Erick dikenal sebagai pengusaha yang sukses membawa sejumlah perusahaan memiliki kinerja yang baik.

Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Toto Pranoto mengatakan, urusan memperbaiki kinerja suatu perusahaan memang bukan hal baru bagi Erick. Pada 2001 silam, Erick Thohir bersama rekan-rekan kuliahnya mendirikan Mahaka Group yang membeli surat kabar yang berada di ambang kebangkrutan.

Namun, sukses menyelamatkan satu perusahaan swasta hingga bisa tumbuh dan melahirkan beberapa anak perusahaan jelas tidak sebanding dengan tanggung jawab seorang Menteri BUMN yang harus mengasuh 115 perusahaan pelat merah.

Embel-embel perusahaan negara membuat Erick Thohir maupun jajaran Direksi ratusan BUMN yang dipimpinnya tidak bisa hanya fokus mengejar keuntungan semata.

Merujuk pada Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003, yang menyebut tugas BUMN tidak serta merta hanya bermotif komersial. Namun juga bisa mendapatkan tugas dari pemerintah yang sifatnya melayani kepentingan umum atau Public Service Obligation (PSO).

"Maka sering terjadi konflik, karena di satu sisi BUMN harus mencari keuntungan dan di sisi lain harus melayani kepentingan publik. Tentu, yang ideal ialah BUMN bisa melayani dua sisi tersebut dengan baik," kata Toto di Jakarta, Rabu (30/10).

Untuk bisa menjalankan dua fungsi tersebut secara bersamaan, Kementerian BUMN harus dipimpin oleh orang dengan karakter yang visioner, bisa menetapkan orientasi strategi dengan tepat, serta kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan.

"Pemimpin BUMN yang terpilih harus memiliki visi yang kuat dan kemampuan jangkauan berpikir lebih strategis agar bisa menghadapi perubahan dinamika-dinamika bisnis yang ada," ujarnya.

Belum lama memimpin, Erick Thohir sudah mengeluarkan kebijakan dan gebrakan yang membuat sebagian pihak tercengang. Berikut uraiannya:

1 dari 3 halaman

Tawari Ahok Kursi Empuk

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diminta Menteri BUMN Erick Thohir memimpin salah satu BUMN. Dia mengaku siap dilibatkan untuk mengelola BUMN.

Namun Untuk jabatan atau posisinya, Ahok belum tahu akan ditempatkan di mana. "Jabatan apa dan BUMN nya di mana, saya tidak tahu. Langsung tanya pak Menteri ya," kata Ahok di Kantor BUMN, Rabu (13/11).

Spekulasi mulai bermunculan untuk posisi atau jabatan yang cocok untuk Ahok di BUMN.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memberikan bocoran terkait posisi untuk Ahok. Luhut tidak membantah saat pos kerja Ahok nantinya akan berhubungan dengan sektor energi.

"(Di bidang energi ya Pak?) Kira-kira begitu. Kalau saya tahu masa saya beri tahu kamu," kata Luhut.

Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, percaya kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi sentimen positif pada investor. Sebab, kredibilitas kinerja Ahok dinilai baik.

Arya menilai, saat menjabat Gubernur DKI, Ahok memiliki rekam jejak pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi menjadi perhatian utama Ahok dalam mengelola anggaran.

"Pasti bagus karena sudah tahu Ahok punya rekam jejak keuangan cukup baik saat memerintah DKI dan transparansi beliau, ketegasan beliau," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/11).

2 dari 3 halaman

Chandra Hamzah di BUMN Perbankan

Setelah memanggil mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil mantan petinggi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah.

Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Selain itu Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun dia menolaknya.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Chandra Hamzah direncanakan mengisi salah satu posisi direksi BUMN di sektor keuangan, lebih tepatnya Bank BUMN.

"Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN, dipastikan seperti itu. Posisinya apakah di direktur atau komisaris, tunggu tanggal mainnya. Sektornya keuangan," kata Arya di Kementerian BUMN, Senin (18/11).

Secara terang-terangan, Arya mengaku, Erick Thohir tidak akan berhenti di sini. Dirinya bakal mengundang banyak orang ataupun tokoh masyarakat untuk ditawari menjadi pimpinan BUMN.

Mengingat misi BUMN adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nantinya, sosok pemimpin BUMN ini dipastikan akan memiliki integritas yang tinggi.

"Chandra Hamzah ini bisa mendorong perusahaan utk mendukung visi misi pak Jokowi. Jokowi punya visi misi tertentu di bidang itu dan beliau akan menempati itu dan mempercepatnya," kata Arya.

"Kita harapkan nanti perusahaan ini di publik akan semakin baik imagenya. Akan banyak investor yg ikutan masuk," tambah dia.

3 dari 3 halaman

Sapu Bersih Eselon I

Menteri BUMN Erick Thohir telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian eselon I Kementerian BUMN.

"Hari ini, SK (surat keputusan pemberhentian) sudah turun. Jadi, seluruh eselon I akan mendapatkan tempat baru," kata sumber IMQ-ANTARA di Kementerian BUMN, dikutip dari Antara, Senin (18/11).

Sumber yang juga merupakan pegawai Kementerian BUMN menjelaskan tujuh orang yang menjabat eselon I di Kementerian BUMN sudah mendapatkan posisi baru sebagai dewan direksi di sejumlah perusahaan BUMN.

Imam Apriyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kementerian BUMN akan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), Gatot Trihargo yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN akan ditempatkan sebagai Wadirut Perum Bulog.

Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi akan ditempatkan sebagai Wadirut PT Pegadaian (Persero), Hambra Samal, Deputi Infrastruktur Bidang Bisnis Kementerian BUMN akan dialokasikan pada posisi Wadirut PT Pelindo II (Persero), Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata akan ditempatkan sebagai Wadirut PT Angkasa Pura II (Persero).

Selanjutnya, Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media akan menjabat Dirut PT Barata Indonesia (Persero), sedangkan Aloysius Kik Ro Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN akan menempati posisi Dirut PT Danareksa (Persero).

Saat ditanyai kekosongan jabatan eselon I akan diisi oleh pilihan Menteri Erick Thohir, dia enggan mendetilkannya.

"Saya belum tahu. Tetapi yang pasti ada Wakil Menteri BUMN akan meng-handle semua tugas pada eselon I," ungkapnya. (mdk/idr)