Siap-siap, Potongan Gaji Karyawan Lebih Besar Buat Bayar BPJS Kesehatan di 2020

UANG | 4 November 2019 16:59 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan melakukan evaluasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020. Kenaikan rata-rata mencapai 100 persen dengan rincian kelas I sebesar Rp160.000,00/orang/bulan, kelas II sebesar Rp110.000,00/orang/bulan dan kelas III sebesar Rp42.000,00/orang/bulan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan iuran akan menambah beban pengusaha dan karyawan. Sebab selama ini, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha atau karyawan dipungut iuran sebesar 5 persen di mana 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan dari total gaji.

"BPJS Kesehatan naik 100 persen, ini kan akan meningkatkan cost atau operasional pengusaha. Tidak hanya pengusaha tetapi juga pekerja," ujar Sarman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (4/11).

Dalam aturan baru BPJS Kesehatan, peserta PPU Badan Usaha atau pekerja harus menanggung 1 persen dari total gaji dengan batas atas Rp12 juta. Batasan tersebut naik apabila dibandingkan dengan tahun ini hanya Rp8 juta.

Sarman mengatakan, kenaikan iuran tersebut seharusnya dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Melihat kondisi ekonomi global tengah lesu berdampak pada pendapatan pengusaha.

Selain itu, pengusaha juga harus memikirkan beban lain seperti kenaikan jalan tol. "Artinya ini sudah menjadi beban pengusaha di tengah pelemahan ekonomi kita. Dan kita tidak tahu tahun depan apalagi yang naik lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pemerintah mempertimbangkan peningkatan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan sehingga memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dikutip dari laman Setkab, Rabu (30/10), Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi:

1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan.

2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 persen (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 persen dibayar oleh Peserta," bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 75/2019.

Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/pegawai instansi pusat; dan

b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa ,dan Pekerja/pegawai instansi daerah.

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa," bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres ini.

Dijelaskan dalam Perpres ini, Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Sementara Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

Baca juga:
Iuran Naik dan Ingin Turun Kelas BPJS Kesehatan, ini Cara dan Syaratnya
Efek Domino Kenaikan BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Beban Pengusaha Makin Besar
Ganjar Pranowo Minta BPJS Kesehatan Segera Lunasi Tunggakan Rp249 Miliar
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Tak Tingkatkan Kualitas Layanan, ini Sebabnya
IDI: BPJS Kesehatan 'Ngutang' ke 80 Persen Rumah Sakit Rekanan
Iuran Naik 100 Persen, Belum Ada Permintaan Pindah Kelas Peserta BPJS Solo

(mdk/did)