SMI Beri Utang Pemda Hingga 2019 Rp4,6 Triliun

UANG | 24 Januari 2020 15:17 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah Daerah sejak akhir 2015. Hingga akhir 2019, total komitmen pinjaman daerah yang disalurkan mencapai Rp4,6 triliun kepada 24 pemerintah daerah.

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, mengatakan komitmen pinjaman tersebut diberikan untuk membangun RSUD dengan total kapasitas 219 tempat tidur. Kemudian, peningkatan jalan sepanjang 523 kilometer (km) serta pembangunan jembatan sepanjang 983 meter.

"Pinjaman ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di pemerintah daerah. Misalnya di Konawe membantu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari RSUD. Sebelumnya, dari level di bawah Rp10 miliar jadi Rp40 miliar. Itu dampak sosial ekonomi," ujar Edwin di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (24/1).

Pemberian pinjaman SMI kepada daerah tersebut, kata Edwin, bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah terkait percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pencapaian target program pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pinjaman daerah juga menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah selain APBD atau transfer dari pemerintah pusat.

1 dari 1 halaman

Siapkan Rp12 Triliun Pinjaman untuk 54 Pemda

Dalam kurun waktu 2015 hingga akhir 2019, PT SMI telah mengeluarkan 73 Surat Penawaran Pinjaman (offering letter) kepada 54 Pemda senilai kurang lebih Rp12 triliun. Pinjaman tersebut tidak terealisasi keseluruhan sebab perusahaan pelat merah tersebut menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyaluran pinjaman daerah.

Pada saat inisiasi pinjaman, SMI melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disampaikan perjanjian pembiayaan antara SMI dengan Pemerintah Daerah telah mengakomodir ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari Kementerian terkait, kualifikasi calon konsultan/kontraktor, serta mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan calon lokasi proyek infrastruktur.

Selanjutnya, PT SMI juga melakukan monitoring atas progres pelaksanaan proyek/konstruksi dan ketersediaan anggaran pada APBD setiap tahunnya atas pemenuhan kewajiban pinjaman. Upaya akselerasi penyaluran Pinjaman Daerah juga terus dilakukan, terutama melalui sinergi dengan stakeholder terkait.

Pada tanggal 28 Desember 2017, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah antara Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan Kemenkeu (DJPPR, DJPK) dan PT SMI (SOP Links) yang berisi sinkronisasi alur, pedoman dan norma waktu proses Pinjaman Daerah.

SMI juga secara aktif melakukan sosialisasi dan capacity building kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terkait pinjaman daerah. Ke depannya, inovasi pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan selain APBN dalam penyediaan dan peningkatan sarana layanan publik.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur daerah, SMI juga mendukung Pemerintah Daerah dalam penyaluran fasilitas Project Development Facillity (PDF). Fasilitas ini diberikan berupa studi kelaikan, detail engineering design, dan/atau kajian lingkungan.

(mdk/bim)

Baca juga:
Swasta Kelola Aset Negara Rp6.000 T, Pemerintah Pastikan Bukan Dijual
SMI Siap Jadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
SMI Kucurkan Dana Rp346 Miliar Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru
Hingga September 2019, SMI Cetak Laba Rp1,46 Triliun
Melihat Pembangunan Taman Spot Budaya Dukuh Atas
SMF Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Pembiayaan Homestay di Lokasi Wisata
SMF Sudah Salurkan KPR Subsidi Rp948 Miliar

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.