Sri Mulyani Akui Tak Mudah Buat Kebijakan untuk Tangani Covid-19

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui tidak mudah mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah sendiri dihadapkan dengan berbagai pilihan serta mempertimbangkan berbagai aspek, baik keselamatan masyarakat dan juga ekonomi Indonesia.

"Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan mungkin berbeda dengan kalau di film-film yang menghadapi pilihan itu gampang," kata Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, Rabh (16/9).

Dia mengatakan, kondisi terjadi hari ini pemerintah sering dibenturkan antara kesehatan dan ekonomi. Seolah-olah kalau menghadapi Covid-19 ekonominya dikorbankan, atau kalau ingin memulihkan ekonomi, kesehatannya yang dikorbankan.

"Kan tidak bisa kita mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi apa ekonomi lebih penting dari kesehatan. Karena dua-duanya menyangkut manusia yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui penyakit yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui kondisi ekonomi pendapatan mereka," kata dia.

Kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian membuat proses kebijakan diambil pemerintah sulit. Karena memang harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah dan sederhana.

"Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini," kata dia.

Modifikasi APBN

Bendahara Negara ini menambahkan, dalam menghadapi covid pada saat yang sama pemerintah harus tetap menggunakan instrumen kebijakan termasuk APBN fiskal untuk menghadapi dan mengatasi isu-isu yang sifatnya fundamental.

Oleh karena itu di dalam mendesain APBN baik di tahun 2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Dan untuk APBN 2021 yang sekarang ini sedang dibahas dengan dewan pemerintah juga telah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk penanganan covid-19 dan bagaimana membuat instrumen APBN bisa menghadapi masalah fundamental tersebut.

"Jadi desain dari sisi maka kemampuan APBN sebagai counter cyclical dan menghadapi masalah fundamental," jelas dia.

Jika melihat APBN 2020 telah mengalami defisit yang meningkat sangat besar 6,4 persen. Ini merupakan defisit yang sangat besar selama 15 tahun terakhir, di mana sesuai Undang-Undang keuangan negara tidak boleh lebih dari 3 persen.

"Maka kita juga harus hati-hati di dalam mendesain belanjanya karena banyak belanja ini didanai oleh defisit yang lebih besar namun dalam situasi yang luar biasa sangat sangat urgent di mana kecepatan menjadi sangat penting kita harus berusaha supaya jangan sampai kecepatan respons terutama di bidang keuangan negara menimbulkan masalah tata kelola yang tidak baik dan akuntabilitas yang bermasalah," tandas dia.