Sri Mulyani Beri Sinyal Perluas Basis Pajak di 2021

Sri Mulyani Beri Sinyal Perluas Basis Pajak di 2021
UANG | 12 Mei 2020 16:38 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi di bidang perpajakan pada 2021. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Kemudian, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai," ujar Sri Mulyani saat menyampaikan kerangka ekonomi makro 2021 kepada DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, maka angka rasio perpajakan 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap PDB.

Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang. Sementara itu, kebijakan PNBP 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2019 tentang PNBP.

"Langkah reformasi dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi aset dengan penerapan highest and best use (HBU)," jelas Sri Mulyani.

Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBP. Sehingga rasio PNBP di 2021 diperkirakan dalam kisaran 1,60 sampai 2,30 persen terhadap PDB.

Baca Selanjutnya: Kerangka Ekonomi 2021...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami