Staf Khusus Menteri BUMN: Erick Thohir Ingin Pemimpin BUMN Berakhlak Baik

UANG | 20 November 2019 13:37 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan pertemuan dengan direktur utama dan komisaris utama dari 32 BUMN, Selasa (19/11). Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin pembahasan yang diutarakan menteri BUMN kepada para direksi.

Salah satunya tentang kinerja perusahaan dan gaya hidup pemimpinnya. Staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan jajaran direksi BUMN harus punya akhlak baik untuk memimpin perusahaan.

"Pak Erick sampaikan, bila BUMN baik, ekonomi Indonesia baik. Dibutuhkan akhlak yang baik untuk para pemimpin BUMN ini," tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11).

Lanjut Arya, para direksi tidak perlu melakukan lobi untuk mempertahankan jabatannya. Justru yang harus ditingkatkan adalah nilai bottom line atau kinerja keuangan perusahaan.

"Kalau BL (bottom line) bagus, tidak usah khawatir. Jadi tidak ada yang namanya lobi. Kalau BL bagus pasti dipertahankan," ujar Arya.

Seperti diketahui, Menteri BUMN sedang melakukan perombakan struktur organisasi di kementerian BUMN. Enam orang deputi KBUMN akan menempati posisi di berbagai BUMN yang sudah ditunjuk.

Diharapkan, penempatan ini akan membawa kinerja BUMN yang lebih baik lagi.

1 dari 1 halaman

Tugas Erick Thohir Jadi Menteri BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki tugas berat untuk membuat BUMN tumbuh sehat dan berdaya saing. Meski selama ini Erick dikenal sebagai pengusaha yang sukses membawa sejumlah perusahaan memiliki kinerja yang baik.

Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Toto Pranoto mengatakan, urusan memperbaiki kinerja suatu perusahaan memang bukan hal baru bagi Erick. Pada 2001 silam, Erick Thohir bersama rekan-rekan kuliahnya mendirikan Mahaka Group yang membeli surat kabar yang berada di ambang kebangkrutan.

Namun, sukses menyelamatkan satu perusahaan swasta hingga bisa tumbuh dan melahirkan beberapa anak perusahaan jelas tidak sebanding dengan tanggung jawab seorang Menteri BUMN yang harus mengasuh 115 perusahaan pelat merah.

Embel-embel perusahaan negara membuat Erick Thohir maupun jajaran Direksi ratusan BUMN yang dipimpinnya tidak bisa hanya fokus mengejar keuntungan semata.

Merujuk pada Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003, yang menyebut tugas BUMN tidak serta merta hanya bermotif komersial. Namun juga bisa mendapatkan tugas dari pemerintah yang sifatnya melayani kepentingan umum atau Public Service Obligation (PSO).

"Maka sering terjadi konflik, karena di satu sisi BUMN harus mencari keuntungan dan di sisi lain harus melayani kepentingan publik. Tentu, yang ideal ialah BUMN bisa melayani dua sisi tersebut dengan baik," kata Toto di Jakarta, Rabu (30/10).

Untuk bisa menjalankan dua fungsi tersebut secara bersamaan, Kementerian BUMN harus dipimpin oleh orang dengan karakter yang visioner, bisa menetapkan orientasi strategi dengan tepat, serta kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan.

"Pemimpin BUMN yang terpilih harus memiliki visi yang kuat dan kemampuan jangkauan berpikir lebih strategis agar bisa menghadapi perubahan dinamika-dinamika bisnis yang ada," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
Holding Pelindo Diharapkan Dongkrak Standarisasi Pelabuhan RI
Jadi Wadirut Pelindo II, Hambra Samal Siapkan Holding Pelindo
Pesawat Buatan Indonesia Terbang di Langit Nepal
Jiwasraya Bakal Bentuk Lembaga Penjamin Polis, Ini Tantangannya
Sekjen PDIP Tegaskan Ahok Tak Perlu Keluar Partai Jika Jadi Bos BUMN
Pefindo Turunkan Peringkat Utang Semen Indonesia jadi idAA
Erick Thohir Surati Bos Jasa Marga agar Penuhi Panggilan KPK