Sudah Punya Skema, DPR Sebut Persoalan Asuransi Jiwasraya Bisa Diselesaikan

UANG | 6 Desember 2019 15:38 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Komisi VI DPR RI bersama pemerintah dan manajemen baru berupaya menyehatkan kinerja perusahaan Asuransi Jiwasraya agar bisa menyelesaikan pembayaran polis yang telah jatuh tempo.

Oleh karena itu, nasabah diminta untuk bersabar karena proses penanganan persoalan di Jiwasraya sedang berlangsung yang diharapkan dapat selesai dengan cepat.

"Kami sudah bertemu dengan mereka (nasabah), sudah disampaikan (agar mereka bersabar). Sebab kita sedang ikhtiar menyelesaikan kasus ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai," kata Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade dikutip dari Antara, Jumat (6/12).

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI dan manajemen Jiwasraya sudah pernah menggelar rapat membahas upaya penyelamatan yang sedang ditempuh manajemen perseroan.

Langkah tersebut antara lain pembentukan anak usaha Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra. Kemudian reasuransi dukungan modal atau skema financial reinsurance (FinRe), lalu penerbitan mandatory convertible bond (MCB) atau subdept kepada holding.

Menurut Andre Rosiade, ketiga opsi tersebut sudah pernah dibahas bersama, sehingga optimis dengan upaya-upaya yang ditawarkan oleh pihak manajemen. "Harus terus berusaha, dengan kerja keras mudah-mudahan bisa selesai. Mohon doanya," ujarnya.

1 dari 2 halaman

Pembahasan Dilanjutkan

Hanya saja, lanjut Andre, upaya-upaya penyelesaian yang sebelumnya dibahas manajemen bersama dengan anggota Komisi VI DPR periode sebelumnya, kini harus dilanjutkan pembahasannya dengan anggota DPR yang baru.

Untuk menuntaskan persoalan ini, Komisi VI berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, jajaran Direksi Jiwasraya untuk duduk bersama dengan Komisi XI.

"Diharapkan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir bisa dilaksanakan sebelum reses DPR pada 17 Desember," ujarnya.

Persoalan Jiwasraya mulai mengemuka pada Oktober 2018 saat ada laporan dari nasabah yang membuat perusahaan BUMN itu terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.

Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo itu terdapat di produk bancassurance yang nilainya mencapai Rp802 miliar.

2 dari 2 halaman

Jokowi Sudah Beri Cara ke Erick Thohir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menuntaskan persoalan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga berpotensi gagal bayar.

"Mengenai masalah Jiwasraya, saya kira akan diselesaikan Menteri BUMN," kata Presiden Joko Widodo dikutip dari Antara, Senin (2/12).

Secara khusus, Presiden Jokowi telah memberitahu Menteri BUMN langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Setelah itu, dia menugaskan Menteri BUMN melakukan eksekusi langkah tersebut di lapangan.

"Saya sudah berita tahu stepnya ini, ini, ini. Oke silakan," kata Presiden.

Namun dia tidak merinci secara detil langkah-langkah pasti yang dimintakannya untuk dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai solusi bagi Jiwasraya. (mdk/idr)

Baca juga:
Jokowi Ngaku Sudah Beri Cara ke Erick Thohir untuk Selamatkan Jiwasraya
Kemenkeu Beberkan Alasan Jiwasraya Tak Dapat PMN di 2020
DPR: Ekuitas Negatif Jiwasraya Tanggung Jawab Manajemen Lama
Kementerian BUMN Pantau Audit Keuangan Jiwasraya Tiap Minggu
Kementerian BUMN: Defisit Likuiditas Jiwasraya Disebabkan Saham Gorengan
OJK Ungkap 3 Investor Asing Minat Investasi di Anak Usaha Asuransi Jiwasraya

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.