Suku Kamoro Papua: Freeport datang, kami seperti binatang

UANG | 8 Maret 2017 14:55 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini menerima perwakilan dari Suku Amune dan Suku Kamoro untuk mendengarkan aspirasi mereka yang terkena dampak dari polemik PT Freeport Indonesia. Salah satu perwakilan dari Suku Kamoro, Simson, mengadu bahwa selama Freeport beroperasi tanah Papua telah hancur.

"Kami, masyarakat adat, seperti binatang, diinjak-injak. Padahal, yang punya tanah kami ini. Kami sudah kasih kepada negara, kepada Freeport. Kami justru tidak diperhatikan," ujarnya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3).

Dia menegaskan setiap perundingan baik oleh pemerintah terdahulu maupun PT Freeport tidak pernah mengikutsertakan suku asli Papua. "‚ÄéKami masyarakat adat sangat menyesal sekali dengan apa yang terjadi. Kami di daerah yang terkena dampak langsung. Di atas gunung sudah terlalu banyak lubang-lubang. Mungkin mukjizat saja yang bisa mengembalikan. Dan kami di hadapan hamparan tailing (limbah tambang) yang sudah sangat meluas. Tidak bisa dikembalikan oleh siapapun," tegasnya.

Dirinya juga mengaku selama ini kakayaan tambang Freeport sama sekali tidak dirasakan kedua suku ini, baik Amune maupun Kamoro. Di mana, menurutnya, untuk biaya berobat pun masyarakat setempat banyak yang tidak mampu.

"Pendidikan dan kesehatan, kami terganggu keuangan untuk membiayai kami punya anak. Bahkan kesehatan di RS, banyak orang meninggal di sana."

Maka dari itu, Suku Kamoro mendesak pemerintah untuk menutup Freeport. Sebab, mereka tidak merasakan manfaat semenjak kedatangan perusahaan raksasa Amerika Serikat tersebut.

"Kami minta alangkah baiknya Freeport ditutup. Karena kami telah menyesal dengan apa yang kami berikan kepada Freeport. Tapi untuk membalas kebaikan itu tidak ada sama sekali," pungkasnya. (mdk/bim)

Baca juga:

Bahas Freeport, Jonan kumpulkan mantan Menteri ESDM termasuk CT

Sudah keruk alam Papua 50 tahun, Freeport seenaknya PHK karyawan

GP Ansor desak pemerintah hentikan perundingan dengan Freeport

Temui Kapolda, Dubes AS tanya kondisi keamanan Papua

Komnas HAM: Tak ada legalitas, Freeport rampas tanah suku adat Papua

Kritik Faisal Basri ke pemerintah mau beli 51 persen saham Freeport

Polemik panjang divestasi saham hingga minta Freeport diusir dari RI

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.