Susi: Reklamasi bukan hal tabu, boleh untuk kepentingan publik

UANG | 3 Februari 2017 16:19 Reporter : Andrian Salam Wiyono

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, reklamasi bukanlah hal yang tabu. Menurutnya, boleh saja dilakukan jika memang berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan bisnis yang tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

"Reklamasai itu bukan hal tabu. Boleh dilakukan bila diperlukan. Biasanya negara lain ada yang melakukan reklamasi untuk menambah wilayah, seperti Singapura. Tapi itu untuk kepentingan publik. Misalkan itu seperti untuk membuat pelabuhan, sah-sah saja," ujar Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jumat (3/2).

Meski demikian, Susi juga mengaku tidak bisa menyalahkan jika reklamasi dibuat untuk dijadikan hunian baru dan pusat bisnis. Hal itu seperti yang dialami DKI Jakarta dengan reklamasi pulau G. Hanya saja, tetap reklamasi dibuat untuk tetap mengendepakan pilar-pilar lingkungan hidup. Sebab, reklamasi adalah merekayasa ekosistem lingkungan hidup.

"‎Pagar-pagar pilar lingkungan hidup harus disiplin. Rekonstruksi enginering dalam ekosistem, jika tdak masukan unsur ekologi itu akan cost disaster. Makanya penting sekali. ‎Jakarta itu utk membuat pulau baru hinuan baru pusat bisnis baru boleh saja. Tapi legalitas harus ada aturannya. Kalau enggak asesuai ya jangan," jelasnya.

Susi menegaskan pemerintah pernah melakukan moratorium pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, saat itu muncul pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Ada gambar dan realitas tidak sama. Dan pengambilan pasir tidak sesuai yang tidak diperbolehkan," tandasnya.

Dia pun memperingatkan para pengembang untuk tak merugikan warga sekitar. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi.

"Tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Sebesar-besarnya dilakukan untuk kepentingan publik. Reklamasi jadi enggak tabu. Makanya akademisi dilibatkan. Disini penting ya. Pentingnya integritas Perguruan Tinggi. Kalau enggak ada, penjaga gawang pembuat kebijakan salah semua," pungkasnya. (mdk/sau)


Menteri Susi: Perikanan tangkap jangan diserahkan ke asing
Agustus, 1.100 pulau di Indonesia diberi nama dan didaftarkan ke PBB
Curhat Menteri Susi: Saya orang lapangan, bosan di kantor terus
Peserta kuliah umum Menteri Susi terbanyak sepanjang sejarah ITB
Dubes AS puji langkah Menteri Susi cegah penangkapan ikan ilegal
Menteri Susi buka lowongan kerja jadi bawahannya, ini cara daftarnya
Aturan baru Menteri Susi, semua ABK wajib punya asuransi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.