Swasembada Pangan: Jokowi Tetap Impor, Prabowo Perbaiki Infrastruktur Pangan
UANG | 12 Februari 2019 08:00 Reporter : Tim Merdeka

Merdeka.com - Swasembada pangan adalah salah satu target Presiden Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya. Di 2015 silam, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan atau tepatnya 2018 ini.

Ada yang menyebut target tersebut terlalu ambisius mengingat pemerintah sebelumnya selalu gagal mewujudkan swasembada pangan. Meski diragukan, Presiden Joko Widodo tetap merasa yakin pemerintahannya bisa mewujudkan swasembada pangan.

Fakta di lapangan, pemerintah terus berhadapan dengan masalah pangan yang seperti tidak ada putusnya, yakni impor pangan. Kebijakan ini dinilai bertolakbelakang dengan tujuan swasembada pangan yang dicanangkan Jokowi-JK.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan bahwa Indonesia tetap tidak bisa terlepas dari impor. Sebab, tidak semua komoditas bisa dihasilkan di Tanah Air.

"Di sektor apapun juga ini bukan cuman pangan. Mau impor kayak apapun juga kalau Prabowo jadi presiden kita (bisa) tidak impor? Indonesia ini bukan produsen gandum. Kita mau makan gandum, emang dia mau tanam di mana gandum? Kan tidak munggkin. Tidak ada di negara ini yang memenuhi semua kebutuhannya sendiri tidak ada itu," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com.

Dia menjelaskan, alasan pemerintah melakukan impor tak lepas dari keterbatasan lahan. "Untuk impor pangan tidak jadi persoalan silakan kasih harapan-harapan tapi yang sifatnya itu hanya teoritis ya tidak mungkin dilaksanakan nanti masyarakat yang menilai. Karena bukan cuma pangan itu, pangan energi, lingkungan hidup, semua itu saling terkait," tegasnya.

Meski impor masih jadi solusi dari swasembada pangan, namun dari sisi kedaulatan pangan pemerintah meyakini agar tetap berdaulat. Sehingga, ketergantungan dengan negara lain masih dalam batas kecil.

"Bukan hanya asal ngomong tolak impor halaaaaaahh, tolak impor. Impor sejak belum merdeka sampai sekarang terus dilakukan kok," jelasnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Maruf Amin Mukhamad Misbakhun menambahkan, di samping melakukan impor, pemerintah juga telah membenahi infrastruktur di dalam. Seperti membangun embung, membuat bendungan, mencetak sawah baru.

"Pak Harto itu setelah tahun 1967 berkuasa tahun 1983 baru beliau bisa menyelesaikan swasembada pangan. Berapa puluh tahun itu? Lah ini kan adalah proses ketahanan pangan dan swasembada pangan ini kan adalah proses panjang, yang tidak bisa kemudian diselesaikan hanya urusan menjadi jargon janji politik yang ditagih abis ini selesai bicara kemudian besok ditagih kan tidak," tegas Misbakhun.

Sementara itu, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Fatwa mengatakan kebijakan impor ini muncul karena kurangnya manajemen pangan. Dengan demikian, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, maka yang paling ditekankan untuk membenahi isu pangan ini adalah dengan memperbaiki manajemen pangan.

Baik dari sisi keterampilan, hingga akses pendukung lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti lembaga keuangan.

"Nantinya insyaAllah bila kami (Prabowo-Sandi) berkuasa di beri amanat oleh rakyat Indonesia kami akan benahi hal itu (impor pangan). Kita lihat sebetulnya catatan-catatan di mana lumbung daerah pangan dan kapan ada peta ada juga kalender, sehingga kita akan melihat di mana kapan kita harus impor dan kapan kita tidak melakukan impor," jelas Dian.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pangan pun harus dilakukan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah saat ini, seperti jalan tol, memang sangat membantu masyarakat. Namun, infrastruktur kerakyatan lah yang paling dibutuhkan.

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Anggawira menjelaskan, banyak petani yang gulung tikar karena industrinya tidak pernah tumbuh. Sayangnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini belum terlihat efektivitasnya.

"Itu juga sudah aminkan oleh pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla). Sudah disebut pembangunan kereta di Sulawesi tak tepat. Barang apa mau diangkut? Tidak ada. Kenapa bangun double track barang dan ini selalu diasumsikan agar masyarakat naik angkutan publik. Kan seperti itu. Tidak nyambung loh. Tidak mampu Jokowi ini," sindirnya.

Jika bicara soal pangan, tidak disebutkan secara spesifik mengenai swasembada pangan dan impor dalam visi misi kedua pasangan calon. Meski demikian, isu impor dan swasembada pangan telah menjadi isu serius yang akan dibicarakan dalam debat Pilpres 2019.

Baca juga:
Soroti Sektor Pertanian, Golkar Upayakan Swasembada dan Ketahanan Pangan
Pemerintah Wujudkan Kemandirian Pangan Lewat Cetak Sawah Baru
Ombudsman: Peringatan Dini Impor Pangan Tak ada Kaitan dengan Pilpres
Ombudsman Beri Peringatan Dini Kebijakan Impor Pangan Pemerintahan Jokowi
Dua Minggu Lagi Kabupaten Grobogan Siap Penuhi Kebutuhan Jagung Peternak

(mdk/azz)