Syarat Miliki Pulau Pribadi di Indonesia

Syarat Miliki Pulau Pribadi di Indonesia
UANG | 1 September 2020 10:48 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Aryo Hanggono menjelaskan soal ketentuan kepemilikan pulau pribadi di Indonesia. Menurutnya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah harus Warga Negara Indonesia. Selain itu, pemilik pulau juga harus konsisten dengan persentase area konservasi di pulau yang dimiliki.

"Kalau orang Indonesia itu boleh asal dia secara hukum jelas sertifikat kepemilikannya," urainya.

Adapun sertifikat kepemilikan, dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berada di wilayah pengelolaan perairan di sekitar pulau tersebut.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014.

"Sertifikat kepemilikan atau hak atas tanah dari Kementerian ATR/BPN, daratan di ATR/BPN, kami hanya lautnya saja. Kira-kira peraturannya seperti itu," jelasnya.

Menyinggung soal konservasi, dia menyebut bahwa persentase peruntukkan ruang terbuka hijau atau konservasi mencapai 51 persen dari total luas pulau.

"Satu pulau itu paling sedikit 30 persen dikuasai langsung oleh negara dan paling banyak 70 persen dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dari 70 persen itupun pelaku usaha wajib mengalokasikan 30 persen untuk ruang terbuka hijau, artinya hanya 49 persen dari luas pulau yang boleh. 51 persen akan dikonservasi," terangnya dalam siaran pers, Selasa (1/9).

Baca Selanjutnya: Isu Penjualan Pulau Buton...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami