Tak bisa hindari suap jadi pembenaran BUMN lakukan penyogokan

UANG | 16 September 2014 10:52 Reporter : Novita Intan Sari

Merdeka.com - Kemarin, Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan curahan hati Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Kiswodarmawan terkait belum dibayarkan tagihan sebesar Rp 200 miliar oleh Pemerintah Daerah Riau. Utang tidak dibayar gara-gara perseroan menolak menyogok 5 persen dari nilai proyek.

Anggota legislatif komisi VI DPR Ferrari Romawi mengakui, sering kali BUMN tersangkut kasus sogok menyogok. Bahkan, kata dia, tidak adanya kemampuan menghindari itu sering dijadikan pembenaran BUMN melakukan penyogokan.

Budaya seperti ini tidak bisa dibiarkan tumbuh subur. Harus ada upaya pemberhangusan. "Memang tidak bisa dihindari budaya ini, ada pembenaran. Saya pikir alasannya sogok menyogok perlu tindakan hukum dan harus diberantas," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (16/9).

Pengaduan soal adanya dugaan penyogokan terhadap BUMN tidak bisa dianggap sebagai bagian dari tindakan pemberantasan korupsi. Sebab, Adhi Karya hanya sebatas mengadukan ke Menteri BUMN Dahlan Iskan tanpa mengikutsertakan data-data yang nyata dan tak ditindaklanjuti ke penegak hukum. "Seharusnya jangan mengadu ke media, langsung saja ke penegak hukum," tegasnya.

Jika dugaan tersebut disertai data kuat, Adhi Karya disarankan langsung melaporkan ke penegak hukum tanpa melibatkan pemegang saham, dalam hal ini Dahlan Iskan. "Kalau tidak ada data yang ada jadi fitnah, pencemaran nama baik sehingga jadi polemik," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengaku mendapat aduan langsung dari Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Kiswodarmawan, terkait belum dibayarkan tagihan sebesar Rp 200 miliar di Pemerintah Daerah Riau. Sebab, perseroan menolak menyogok 5 persen dari nilai proyek.

"Adhi memang sudah bertekad untuk tidak mau lagi menyogok sebagai tekad baru untuk memperbaiki citranya yang rusak di proyek Hambalang. Adhi dan BUMN lain sudah berjanji di depan saya untuk tidak melakukan sogok-menyogok untuk mendapat proyek," ujar Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).

(mdk/noe)

TOPIK TERKAIT