Tangani 6 Kasus Industri Penerbangan, KPPU Sebut Terbanyak Dalam Sejarah

UANG | 25 Maret 2019 18:29 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat adanya enam kasus di industri penerangan dalam setahun terakhir. Dari enam kasus tersebut, tiga diantaranya telah masuk dalam tahap penyelidikan.

Anggota Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan, tiga kasus yang masuk tahap penyelidikan yaitu soal dugaan kartel harga tiket, tarif kargo udara dan rangkap jabatan direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya.

Sementara tiga kasus lain masih dalam tahap penelitian atau meminta keterangan dari pihak terkait, yaitu soal harga avtur, tarif bagasi dan masalah AirAsia dengan Traveloka.

"Jadi tahap penyelidikan ada tiga. Yang masih tahap penelitian juga tiga," ujar dia di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Guntur, enam kasus yang tengah digali oleh KPPU ini merupakan terbanyak dalam satu kategori industri. "Kami belum pernah sebanyak ini dalam satu industri, ini paling banyak, belum pernah sebanyak ini. Perkara 2018 sampai 2019 ini kan," ungkap dia.

KPPU akan terus mendalami keenam kasus ini. Sementara untuk sanksi, jika terbukti bersalah maka pihak yang terlibat bisa dikenakan sanksi maksimal Rp 25 miliar. "Jadi kalau satu pelaku usaha nantinya terbukti melakukan pelanggaran, sanksi Rp 25 miliar maksimal. Kalau ada enam pelanggaran ya tinggal enam dikali Rp 25 miliar," tandas dia.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com (mdk/bim)

Baca juga:
KPPU Bakal Panggil Kementan dan Kemendag Bahas Impor Bawang Putih
Respons GO-JEK Hingga KPPU Terhadap Tarif Baru Ojek Online
KPPU Selidiki Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat Domestik
KPPU-BPKN Kerjasama Sehatkan Persaingan Usaha dan Tingkatkan Perlindungan Konsumen
5 Dampak Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Termasuk Jumlah Penumpang Turun 3.000/Hari
Polemik Mahalnya Harga Tiket Pesawat Hingga Muncul Dugaan Adanya Kartel
Pengamat Soal Kartel Tiket Pesawat: Jangan Hanya Menduga, Segera Selidiki

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.