Tarik Investasi, Bupati Diminta Presiden Jokowi Permudah Layanan Publik

UANG » BANYUWANGI | 12 November 2018 17:12 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bupati mempermudah masuknya investasi ke daerah serta memangkas aturan birokrasi. Upaya ini dilakukan guna mendorong perkembangan ekonomi daerah.

Permintaan Presiden Jokowi disampaikan saat mengumpulkan 31 Bupati dari pelbagai daerah di Istana Negara, Senin (12/11). "Dia (Presiden) berharap investasi terus masuk menekan inflasi dan Bupati mempermudah layanan publik," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selain investasi dan regulasi, Presiden Jokowi juga meminta Bupati menjaga stabilitas harga komoditas di pasar. "Dan masalah SKCK juga," jelas Azwar Anas.

Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, menambahkan Presiden Jokowi meminta bupati mendorong kolaborasi pendidikan dengan ekonomi kreatif untuk menciptakan pengusaha-pengusaha andal. Misalnya, bupati mendorong universitas di daerahnya masing-masing untuk membuat jurusan kopi.

"Masa kita ini menghasilkan kopi paling banyak tapi kalah sama Italia yang tidak punya menghasilkan kopi. Harus ada jurusan kopi," jelasnya.

Presiden Jokowi juga disebut memaparkan soal maraknya isu tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, kata Maming, jumlah TKA tidak sampai satu persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Di negara lain ada yang sampai 20 persen, 8 persen. TKA kita di China ada sekitar 80.000 itu lebih besar daripada TKA China di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia yang menyerang cina," pungkasnya.

Baca juga:
Ketua DPRD DKI Sebut Jokowi Tak Mau ke Tanah Abang Karena Kumuh
Fadli Soal Puisi 'Ada Genderuwo di Istana': Penerawangan Saya Memang Ada
Jokowi Ingatkan Bupati Antisipasi Gejolak Ekonomi Global
Soal Politik Genderuwo, PKS Contohkan Politisi Banyak Janji Tapi tak Ditepati
Jokowi Kagumi Buya Syafii Maarif: Sudah 83 Tahun Tetapi Kayak Milenial
Jokowi: Intoleransi Muncul Banyak Didorong Peristiwa Politik
Jokowi: Jangan Sampai Intoleransi dan Ekstrimisme Merusak Kerukunan

(mdk/bim)