Temukan 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan dan Penghasilan, Ombudsman Surati Jokowi

Temukan 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan dan Penghasilan, Ombudsman Surati Jokowi
UANG | 4 Agustus 2020 17:10 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) putuskan bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait hasil pengungkapan temuan banyaknya komisaris rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat itu bertujuan agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperjelas batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif Komisaris BUMN. Termasuk pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

"Saran Ombudsman adalah agar Presiden melakukan evaluasi cepat dan berhentikan para Komisaris Rangkap Jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku," ujarAnggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, pada konferensi pers daring, di Kantor Ombudsman RI, Selasa (4/8).

Saran tersebut, berdasarkan hasil assesmen dan pemantauan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas sebagai pengawas BUMN dan BLU yang dilakukan sejak 2017. Ombudsman telah melakukan inisiatif pemeriksaan, memanggil Kementerian BUMN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan BPKP, juga berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan pembahasan bersama KPK.

Dari hasil permintaan keterangan tersebut, Alamsyah menjelaskan pihaknya memperoleh temuan sementara dari 2017 sampai 2019 ada 397 Komisaris pada BUMN dan 167 Komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.

Termasuk, hasil analisis kerjasama bersama KPK terhadap data 2019, dilakukan profiling terhadap 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal. Berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan ditemukan sebanyak 91 atau komisaris 32 persen berpotensi konflik kepentingan dan 138 komisaris atau 49 persen tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN dimana mereka ditempatkan.

"Dari hasil itu, jadi kemungkinan di 2020 itu hal ini akan tetap terjadi maka kita lakukan review secara teknis kepada BUMN untuk tahun 2020 terkait perkembangan terakhir," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Duga Ada Maladministrasi...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami