Tenaga konstruksi tetap diperbanyak meski sejumlah proyek infrastruktur ditunda

UANG | 30 Juli 2018 16:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menyatakan, kebutuhan tenaga kerja konstruksi dalam bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) tetap harus ditingkatkan meski banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nantinya harus ditunda.

"Tetap dibutuhkan. Karena kita sangat sedikit sekali yang memiliki sertifikat, belum sampai 10 persen," kata Syarif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin (30/7).

Menurutnya, kebutuhan konstruksi infrastruktur tidak hanya berasal dari pemerintah yang menguras kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengatakan, banyak kegiatan konstruksi non-APBN yang dilakukan pihak swasta.

"Itu juga butuh tenaga kerja, bahkan di luar negeri pun butuh tenaga kerja konstruksi. Kalau kita bisa menghasilkan tenaga kerja berkualitas kan bisa menjadi tenaga kerja yang digunakan di luar negeri," ujar dia.

Dia pun menceritakan pengalaman ketika Beberapa hari lalu mengunjungi Boyolali, Jawa Tengah. Di sana, dia melihat adanya pelatihan tenaga konstruksi yang melibatkan warga binaan, dan telah berlangsung selama 9 angkatan.

"Angkatan kedua dan ketiganya kini sudah bekerja di Arab Saudi. Itu jadi bukti tenaga kerja kita bisa dikirim ke luar negeri, tidak hanya untuk proyek infrastruktur dalam negeri saja," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI),Mirza Adityaswara menyatakan pemerintah tengah mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor. Jika tidak mendesak maka proyek tersebut akan dihentikan sementara.

"Jadi memang terkait neraca pembayaran internasional jadi ekspor impor barang dan jasa kita kan memang biasanya memang selalu defisit karena kita impor lebih banyak daripada ekspor," kata Mirza di Kompleks Gedung BI, Jakarta Pusat, Minggu (20/7).

Mirza menjelaskan membangun banyak infrastruktur sangat penting untuk masa depan Indonesia. Namun, saat ini perbedaan ekspor dan impor sangat lebar, sehingga penundaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur akan menyiasati neraca perdagangan yang kian defisit.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Tahan laju impor, pemerintah bakal tunda sejumlah proyek infrastruktur
Kembangkan pariwisata Tanjung Lesung, pemerintah tingkatkan kemudahan akses
Bangun Terminal 4 Bandara Soetta, AP II butuh Rp 11 triliun
Menhub Budi sebut 10 perusahaan tertarik kelola Pelabuhan Patimban
Kontrak ditandatangani, Pelabuhan Patimban digroundbreaking awal Agustus

(mdk/azz)