Terima Tambahan PMN Rp3,5 T, Hutama Karya Gunakan Bangun Tol Trans Sumatera
Merdeka.com - PT Hutama Karya memperoleh alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun. Dengan adanya tambahan ini, maka total PMN yang diberikan oleh pemerintah pada Hutama Karya tahun ini adalah sebesar Rp11 triliun.
Keputusan ini resmi dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Hutama Karya. Aturan ini sendiri diteken oleh Jokowi pada 7 Juli 2020, lalu.
"PT Hutama Karya tidak ada perubahan PMN masih Rp3,5 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan," ujar Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, dalam rapat dengar bersama Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Selasa (14/7).
Budi menjelaskan anggaran PMN sebesar Rp3,5 triliun digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan solvabilitas perseroan dalam penugasan pemerintah atas pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah selesai. Yakni ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km.
Dia melanjutkan, per hari ini, ada 1.311 Km proyek JTTS tengah memasuki tahap studi kelaikan dari target 2.765 Km. Kemudian, panjang ruas yang sudah memasuki persiapan kontruksi mencapai 319 Km dari target 1.454 Km.
"Sementara itu, yang sudah masuk tahap kontruksi ada 771 km dari target 1.135 km. Namun, yang sudah beroperasi hanya 364 Km," jelasnya.
Hutama Karya Butuh Rp366 T Selesaikan Pembangunan Tol Trans Sumatera
PT Hutama Karya (Persero) tengah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 Km, yang terbentang dari Lampung hingga Aceh. Adapun investasi yang diperlukan untuk proyek ini sebesar Rp476 triliun.
"Saat ini kami sudah berhasil mengoperasikan 364 Km tol dari 5 ruas, dan sebentar lagi dalam tahap final sebesar 131 km ruas Pekanbaru - Dumai. Dan total 771 dalam proses konstruksi," ujar Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero), Hilda Savitri dalam Prodeep Institute Webinar : Mencari Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Era New Normal, Sabtu (11/7).
"Sehingga tahun ini kami harapkan total ruas yang sudah beroperasi 500 km," lanjutnya.
Saat ini, lanjut Hilda, dari total kebutuhan sebesar Rp476 triliun, dana yang sudah dipenuhi adalah Rp90 triliun. Di mana, dari Rp90 triliun tersebut, berasal dari ekuitas sebesar Rp55 triliun dan pinjaman dari perbankan dan global bond sebesar Rp35 triliun.
"Sehingga total sisa kebutuhan untuk menyelesaikan total 2.765 Km adalah sebesar Rp366 triliun," kata Hilda.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaPT SUNI Bakal Gelontorkan Belanja Perseroan telah mencapai 30,5 persen target laba bersih tahun.Modal Rp327,4 Miliar di Tahun 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaKepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya