Usai PNS, Pemerintah Akan Bangunkan Hunian untuk Generasi Milenial

UANG | 8 Maret 2019 18:59 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut akan menyediakan pembangunan hunian untuk generasi milenial atau generasi Y (generasi yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000). Namun, saat ini pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada penyediaan perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara).

"Ini (milenial) akan dibahas. Tetapi ASN (perumahan untuk aparatur sipil negara) dulu, hanya setelah itu kami godok milenial," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, pada konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).

Khalawi mengatakan banyaknya jumlah milenial, yang mencapai 80 juta orang di Indonesia, membuat kebutuhan perumahan untuk generasi ini sangat mendesak. "Jadi kita secara paralel berbicara dengan teman-teman dan asosiasi untuk menemukan konsep yang baik untuk memfasilitasi milenial ini," katanya.

Khalawi mengatakan, sebagai tahap awal, pemerintah akan mengelompokkan atau klusterisasi generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial dibagi menjadi beberapa kelompok mulai dari mereka yang baru saja lulus atau bekerja hingga mereka yang memiliki keluarga.

Milenial yang baru saja bekerja atau lulus, misalnya, belum tertarik memiliki perumahan permanen sehingga konsep rusunawa dengan fasilitas internet lengkap dapat diterapkan dengan tepat. Konsep TOD (Transit Oriented Development) juga dianggap cocok untuk milenial karena dekat dengan akses transportasi.

Sementara, milenial yang memiliki keluarga dapat memilih perumahan dengan memasukkan skema Fasilitas Pembiayaan Likuiditas Perumahan (FLPP) sesuai dengan kemampuan mereka. "Jadi bujangan itu tinggal di apartemen atau flat, jika dia sudah menikah, dia bisa pindah ke hunian subsidi pemerintah. Dia bisa menemukannya sendiri yang tapak lainnya," ujarnya.

Meskipun kebutuhannya mendesak, Khalawi mengatakan dia tidak bisa memastikan implementasi perumahan untuk generasi milenial dapat terealisasi dalam waktu dekat. "Jangan sampai konsepnya asal-asalan nanti, karena yang ditangani banyak, 80 juta. Jadi kita harus membuat konsep yang benar-benar aplikatif, bisa diterapkan dan 'berkelanjutan'," tutupnya.

Baca juga:
Kebutuhan Infrastruktur Rp 2.058 T, APBN Cuma Dapat Penuhi 30 Persen
Tantangan Sektor Konstruksi 4.0
Kementerian PUPR Serap 2.500 Ton Karet untuk Pembangunan 65 Km Jalan Aspal
Menteri PUPR: Meski Jadi Rumah Dinas, PNS Penghuni Wisma Atlet Tetap Bayar Tiap Bulan
Pro Kontra Rencana Pemisahan Kementerian Kubu Prabowo
Anggaran Terbatas, PUPR Inisiasi Skema KPBU dalam Pembangunan Rusunami
Pengusaha Dukung Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PUPR

(mdk/bim)