Usulan Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di 2020 Realistis?

UANG | 17 Juni 2019 10:42 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah menilai target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 sebesar 5,3-5,6 persen bisa saja terealisasi. Asalkan pemerintah fokus dan melakukan terobosan baru dalam mengejar target tersebut.

"Target pertumbuhan 5,3-5,6 persen bagaimana kita melihatnya. Dia menjadi tidak realistis kalau angka itu dilihat hanya berdasarkan historis kita," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/6).

Dia mengatakan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dilihat berdasarkan dari historisnya saja yakni di kisaran 5 persen atau stagnan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perlu ada dobrakan baru untuk keluar dari jeratan pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Kalau pemerintah menjabarkan angka 5,3-5,6 persen dengan terobosan baru strategi baru program baru nah maka 5,3-5,6 persen itu bahkan menurut saya terlalu kecil. Terlalu kecil kalau dibandingkan potensi yang kita punya," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira justru menilai sangat tidak realistis angka tersebut dipatok di tengah kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Belum lagi pengaruh dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Target pertumbuhan ekonomi pemerintah kurang realistis dan ketinggian. Apalagi perang dagang makin memanas di 2020," kata Bhima.

Kendati begitu, Bhima mengatakan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah bisa saja melakukan dengan menawarkan paket insentif bagi investor yang mau relokasi pabrik dari China dan AS. Salah satu contohnya, Indonesia dapat meniru Vietnam yang lebih dulu melakukan penawaran insentif tersebut.

"Pemerintah Vietnam sudah lebih dulu tawarkan paket insentif sehingga jadi pemenang dalam trade war," katanya.

Di samping itu, pemerintah juga disarankan untuk memperluas pasar ekspor ke negara non tradisional dengan strategi kerjasama bilateral untuk turunkan tarif dan hambatan non tarif. Salah satu kawasan sangat prospektif sebagai mitra perdagangan yakni Afrika Utara, Eropa Timur dan Rusia.

"Kemudian berikan aneka kemudahan dan insentif bagi pengusaha lokal yang terdampak trade war misalnya diskon tarif listrik, gas untuk industri. Keringanan PPh badan selama perang dagang berlangsung dan lain-lain," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3-5,6 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu menerapkan kehati-hatian namun tetap optimis untuk mewujudkannya.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3-5,6 persen, pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur," kata dia, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Baca juga:
Infrastruktur Jadi Modal RI Jadi Negara Kelas Menengah Atas
Indef Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di 2020 Kurang Realistis
Jadi Negara Kelas Menengah Atas, Pertumbuhan ekonomi RI Harus Capai 7 Persen
Sri Mulyani Ungkap Kebutuhan Investasi RI Capai Rp5.832 Triliun di 2020
Bappenas Sebut 2020 RI jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
Peringkat Utang RI Naik Indikasi Ekonomi Indonesia Stabil

(mdk/azz)