Utang Bengkak, Virus Corona, dan Rasio Pajak Terendah Sejak Era Orba

Utang Bengkak, Virus Corona, dan Rasio Pajak Terendah Sejak Era Orba
UANG | 1 Juni 2020 19:00 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Ekonom, Faisal Basri, angkat bicara mengenai upaya pemerintah untuk menangani pandemi Virus Corona dengan mengandalkan utang. Menurutnya, utang membengkak karena penerimaan negara dari perpajakan terus menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut pun seolah tak mendapat perhatian dari pemerintah.

"Utang yang akan diissued pasti akan jauh lebih besar dari dana pemulihan ekonomi nasional karena pembayaran pajaknya turun terus. Ini tahun 2019 tax ratio kita turun terus dan tidak pernah dipermasalahkan," ujar Faisal dalam diskusi online, Jakarta, Senin (1/6).

Faisal mengatakan, sejak zaman orde baru belum pernah sejarahnya rasio pajak berada di bawah 10 persen. Namun kini hal tersebut terus terjadi bahkan terus menurun dengan adanya pelemahan penerimaan saat pandemi Virus Corona. Pemerintah juga dinilai lalai mengutip pajak dari orang kaya yang memiliki penghasilan besar.

"Kemampuan negara menutup pajak lemah sekali. Orang-orang yang harusnya bayar pajak besar, lalu bayar sedemikian kecilnya. Batubara itu kerugian negara luar biasa besar dan itu sudah dikaji oleh KPK. Tidak pernah dalam sejarah sejak orde baru tax ratio di bawah 10 persen tidak pernah, jadi sekarang ini turun terus," paparnya.

Dia menambahkan, kesalahan pengelolaan keuangan negara dengan mengandalkan utang tanpa memperhatikan penerimaan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah ugal-ugalan.

"Jadi kan gagal ini negara untuk mencari sumber pembiayaan dari pajak dengan alasan apapun. Pengeluaran tidak mau dipotong, pajak merosot ya apalagi kalau tidak utang. Karena kita tidak punya tabungan. Negara ini ugal-ugalan kalau kita lagi untung wajib dihabiskan tahun itu juga jangan disisakan, kalau kita krisis utang, ya ugal ugalan," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Menteri Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tak Ugal-ugalan Tarik Utang

mulyani sebut pemerintah tak ugal ugalan tarik utang rev1

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan sebelum pandemi Virus Corona.

"Mengenai studi yang dilakukan BPK ya kita hormati. Kita terus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Kalau analisis mengenai debt service ya kita hormati saja," ujar Sri Mulyani dalam Video Conference, Jakarta, Jumat (8/5).

"Kan juga ini sebetulnya sama, walau kita melakukan belanja dan tambah utang. Namun kita juga melihat hasilnya, infrastruktur menjadi baik, kemiskinan menurun, sampai terjadinya Covid-19," tambahnya.

Dia melanjutkan, dalam mengelola utang pemerintah juga tidak ugal-ugalan menarik pembiayaan tanpa didasari pertimbangan yang matang. Setiap penarikan utang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

"Jadi dalam mengelola keuangan negara kita tidak hanya melihat hanya satu rumus, satu kebutuhan, dan satu tujuan. Selalu saya tekankan bahwa fiskal adalah instrumen, dia bukan tujuan. Namun tidak berarti kita ugal-ugalan," jelasnya.

Pembiayaan utang sama halnya dengan kondisi saat ini. Di mana pemerintah mengandalkan utang karena penerimaan dari segala sisi tengah melemah. Namun, belanja terus berjalan sehingga harus ada kebijakan penarikan utang.

"Dan kalau dalam situasi sekarang di mana penerimaan turun sangat besar dan juga kebutuhan belanja sangat besar, ya kita instrumen APBN kan namanya instrumen. Kalau kita hanya mengamankan APBN kita sendiri, ya kita mendingan tidak usah belanja. Tapi kan tidak begitu," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Indonesia Raih Utang Rp3,6 Triliun Dari Bank Dunia Tangani Covid-19
Per 26 Mei, Kepemilikan SBN Bank Indonesia Capai Rp443,48 Triliun
ADB Setujui Utang USD 300 Juta Tambah Kapasitas Listrik PLTP di Pulau Jawa
Waspada Kelola Utang di Masa Pandemi Covid-19
Pemerintah Catat Posisi Utang per April 2020 Rp 5.172 T, Naik Rp 644 T Dari 2019
Pemerintah Jokowi Sudah Tarik Utang Rp223,8 Triliun Hingga 30 April
Global Bond BUMN Dinilai Bakal Bantu Penguatan Nilai Tukar Rupiah

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Curhat Siswa Lulusan Tanpa Ujian Nasional

5