Wacana Peleburan Kemendag-Kemenlu Ditakutkan Pengaruhi Kinerja PNS

UANG | 8 Oktober 2019 14:52 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Wacana peleburan atau penggabungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus menguat guna meningkatkan investasi dan ekspor. Namun, rencana ini dikritik karena tidak akan mudah mengimplementasikannya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, wacana penggabungan Kemenlu dengan Kemendag bukan sebagai solusi untuk memperbaiki perekonomian.

"Masalah perdagangan ini kan masalah lintas sektoral, belum tentu jika digabungkan akan berdampak kepada kerja perekonomian, ekspor khususnya. Belum akan terlihat dalam jangka waktu pendek. Apalagi tahun depan diprediksi akan terjadi resesi ekonomi global," kata dia dikutip dari Antara, Selasa (8/10).

Justru sebaliknya, jika hal itu dilakukan, diprediksi akan menimbulkan permasalahan baru, yakni pada kinerja para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Sebab, dua kementerian tersebut memiliki tupoksi yang berbeda. Di mana Kemenlu lebih kepada urusan diplomasi, sementara Kemedag terkait dengan perekonomian ekspor impor.

"Dari situ SDM-nya perlu persiapan, karena penggabungam fungsi itu bisa menurunkan motivasi dari para ASN atau pejabat di dua kementerian itu, karena core-nya berbeda. Akan ada ego sektoral yang tidak selesai, yang akan menimbulkan masalah koordinasi," katanya.

Guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta wacana penggabungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan harus dikaji secara mendalam.

Hikmahanto menduga wacana tersebut muncul karena pemerintah meniru Australia yang menjadikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan mereka menjadi satu.

"Kemungkinan ini mau meniru di Australia, di sana ada Department Curent Affair and Trade, dugaan saya seperti itu. Namun perlu diketahui, bahwa ide Australia itu adalah sebagai negara yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, maka penggabungan dua departemen itu jadi relevan," ujarnya.

Dia mengingatkan, urusan kebijakan luar negeri, tidak hanya soal ekonomi tetapi juga politik, pertahanan, dan lain-lain. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, posisi menteri luar negeri sangat strategis dan menentukan serta turut ada di urutan puncak hirarki kepemimpinan negara itu.

Jika Indonesia ingin menjadikan semua kebijakan luar negeri termasuk ekspor-impor menjadi satu tangan, kata dia, maka penggabungan bisa saja dilakukan.

"Namun yang pasti agak repot kalau pemerintah kita lakukan itu. Saya belum tahu bagaimana strukturnya nanti, tetapi tidak semua direktorat jenderal di Kementerian Perdagangan bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri. Ini akan menjadi beban bagi siapapun yang memimpin (menterinya)," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Tantangan Penggabungan Kementerian

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mengatakan perubahan nomenklatur Kementerian Perdagangan merupakan hak prerogatif presiden. Hal ini menanggapi munculnya rencana penggabungan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Itu kewenangan Bapak Presiden, saya sampaikan itu tidak mudah. Walaupun itu kewenangan sepenuhnya dan tidak bisa diatur, apalagi saya (hanya) pembantunya," tuturnya di Batu, Jawa Timur, Rabu (3/10) malam.

Kendati begitu, Menteri Enggar menjelaskan, karakteristik negosiasi dan diplomasi politik dalam kemendag sangat berbeda dengan kemenlu. Sehingga akan menjadi tantangan apabila nanti digabungkan.

Namun, pihaknya menegaskan, diplomasi ekonomi yang nantinya akan diperkuat dari kemenlu memang penting untuk dilakukan. "Kami merasakan dukungan dari Kemenlu. Bapak Presiden juga mengatakan sekarang diplomasi tentang ekonomi ditekankan dan diprioritaskan," ujarnya.

"Jadi, kalau sudah menjadi keputusan, apapun harus jalan. Saya sebagai pembantu Presiden apapun yang ditetapkan atau siapapun itu harus jalan," lanjut dia. (mdk/idr)

Baca juga:
Minyak Goreng Curah Dilarang, Pedagang Nasi Padang Ancam Naikkan Harga Jualan
Mulai 1 Januari, Penjualan Minyak Goreng Curah Dilarang dan Harga Akan Naik
50 Persen Masyarakat Masih Konsumsi Minyak Goreng Curah
Mendag Enggar Sebut Sudah Tak Keluarkan Izin Impor Tekstil Sejak 7 Bulan
Mendag Enggar Sebut RI Perlu Terapkan Proteksionisme Perdagangan
Mendag Enggar Ingin E-commerce Jual Produk Lokal Tiap Awal Bulan