Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat segera diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintahan ini berakhir. RUU ini menjadi penting untuk membenahi segala bidang persoalan tanah yang ada.
Wapres JK mengatakan, RUU ini nantinya akan menggantikan posisi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1990 tahun lalu. Sebab, UU yang lama sudah tidak relevan di tengah perkembangan zaman saat ini.
"Kita berusaha (disahkan dalam periode ini) Karena ini, jangan lupa, Undang-Undang inisiatif DPR. Itu sejak tiga tahun lalu," kata Wapres JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/8).
Wapres JK menyampaikan, yang paling penting dalam RUU Pertanahan yang disusun nantinya tidak menghilangkan beberapa butir poin yang sudah ada. Di antaranya adalah mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat, penduduk, atas tanahnya dan lahannya.
"Jadi kita melindungi hak milik, hak guna bangunan (HGU) tetap terlindungi. Tapi harus memberikan suatu nilai ekonomi yang besar di samping masyarakat dan keseluruhan," kata dia.
Di samping itu, menjadi suatu kebutuhan besar adalah bagaimana semua tanah di republik ini nantinya akan terdaftar dengan sistem digital. Kendati begitu, dia mengakui memang butuh waktu panjang untuk menuju ke arah sana. "Memang ini tentu harus disingkronkan dengan Undang-Undang yang ada, yang mempunyai suatu ciri, yang membutuhkan lahan, tapi tentunya pada intinya semua itu akan terdaftar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menargetkan Revisi UU Pertanahan rampung pada September 2019. Hal ini, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas RUU Pertanahan.
"(Arahan Presiden) Kejar target September selesai. Enggak ada beda-beda. Koordinasi, segera," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Menurutnya, pembahasan RUU pertahanan saat ini sudah ada perkembangan. Namun, masih ada perbedaan pandangan antara kementerian terkait. Adapun masalah yang belum disepakati adalah soal kewenangan.
"Maka Pak Wapres (Jusuf Kalla) akan koordinasi sehingga UU bisa diselesaikan pada masa ini," jelasnya.
Dalam RUU nanti, pemerintah akan memperkenalkan single land administration system. Dengan adanya sistem tersebut, administrasi pertanahan Indonesia hanya satu sistem.
"Nah sistem itu mungkin nanti standarnya seperti one-man policy yang laksanakan boleh saja Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan. Kemudian tambang dan lain-lain, tapi sistemnya harus sama," ungkapnya.
"Standar yang sama, sehingga dengan demikian semua orang akan bisa melihat satu sama lain," tambah Sofyan.
Baca juga:
Pengembang: Kerancuan Undang-Undang Buat Investasi Properti Melambat
Pemerintah Siap Bagikan Sertifikat Tanah Total Luas 980.000 Hektare
Anies Bentuk Gugus Tugas Urusi Konflik dan Sengketa Agraria di Jakarta
Tertutupnya Akses Data HGU Membuat Konflik Lahan Tak Kunjung Usai
Dorong Program Reforma Agraria, 978.000 Hektare Lahan Hutan Siap Diberikan ke Rakyat
Walhi Desak Pemerintah buat Kebijakan Konkret Atasi Masalah Sengketa Tanah
(mdk/idr)
Jokowi-JK Diundang Acara Mubes Kerukunan Keluarga Sulsel
JK: Mengubah Konstitusi Bukan Mustahil Selama Mukadimah Tak Diubah
Detik-Detik Bus Trans Jogja Tabrak Motor, Pengendara Tewas
Sidang Tahunan MPR Dimulai, Presiden Jokowi dan Wapres JK Sudah Masuk Ruangan
Sejarah Baru Seskoal Terima Kunjungan Wapres JK
JK Berkunjung ke Rumah Buya Syafii
Wapres JK Berangkat ke Yogyakarta Hadiri Kongres Pancasila XI
Sikap JK Minta Serang Balik KKB Dinilai Pertajam Konflik di Papua
VIDEO: Jawaban Keras Wapres JK Soal Terbunuhnya Briptu Hedar di Papua
Ja'far Shodiq Jadi Tersangka Kasus Penghinaan Ma'ruf Amin
Nielsen: Potongan Harga dan Bebas Ongkir Buat Orang Indonesia Rajin Belanja Online
Polisi Tangkap Ja'far Shodiq Penghina Ma'ruf Amin Tanpa Laporan Masyarakat
13 Rekomendasi Golkar Hasil Munas X
Spanduk Purnomo-Teguh dan Gibran Dipasang Berdampingan di Sejumlah Lokasi
Dukungan Annisa Pohan Untuk Ashanty yang Sedang Sakit Autoimun
Ini Harley Davidson dan Brompton yang Diselundupkan di Pesawat Garuda
Nasib Harley Selundupan Milik Dirut Garuda: Dilelang atau Dihibahkan ke Polri
ADA sebut Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara di Tahun 2020 Melambat
Merasa Laporan Diabaikan Polisi, IRT di Jeneponto Viralkan Kasus Pemerkosaan Anak
Harimau Kembali Tewaskan Petani di Pagaralam, Korban Tinggal Kaki dan Tulang
VIDEO: Terungkap Harley Davidson & Sepeda Brompton Selundupan Milik Bos Garuda
Golkar akan Siapkan Posisi Wakil Ketua Umum
JK Jelaskan Pentingnya Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan
Kubu Airlangga: Siapa yang Mau Akomodasi Kubu Bamsoet di DPP?
Cerita Anak Buah Dirut Garuda Tutupi Pembelian Harley Hingga Ketahuan Sri Mulyani
Mulfachri Didukung Amien Rais, Zulkifli Hasan Didorong 28 DPW PAN
Berebut Kursi Ketum PAN, Kubu Zulkifli Hasan dan Mulfachri Saling Tuding
AirNav Siap Beroperasi 24 Jam Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Garuda Indonesia soal Pemecatan Dirut: Kami Ikut Pak Menteri
Menko Luhut Dukung Putusan Erick Thohir Tertibkan Garuda Indonesia
Menhub Budi Minta Erick Thohir Segera Tetapkan Plt Dirut Garuda
Terindikasi Punya Mobil, 20 Ribu Peserta KJP Akan Dievaluasi
Aburizal Bakrie Kembali Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar
Tak Ada Uang Bulanan, Peserta Kartu Pra Kerja Hanya Diberi Insentif Rp500.000
Ini 8 Nama Lolos Seleksi Calon Hakim Konstitusi
Penyelundup Harley Davidson, Ari Ashkara Terancam Hukuman Perdata dan Pidana
Perempuan di India Dibakar Saat akan Hadiri Sidang Kasus Pemerkosaannya