Wimboh Santoso soal Wacana Pembubaran OJK: Kami Bekerja Profesional

UANG | 22 Januari 2020 16:01 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso angkat suara terkait wacana pembubaran OJK dan mengembalikan tugas pengawasan industri keuangan ke Bank Indonesia. Wimboh menyebut pihaknya sudah bekerja profesional dan independen dalam mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan selama masa kepemimpinannya.

Wimboh mengatakan, perlu dicermati bahwa masalah di industri jasa keuangan yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat, telah terjadi jauh-jauh hari sejak era sebelum dia memimpin.

Masalah itu antara lain gagal bayar dan investasi jeblok PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kekurangan likuiditas dan permodalan AJB Bumiputera 1912, penurunan investasi saham PT Asabri (Persero), dan kekurangan permodalan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Wimboh tidak ingin menanggapi lebih jauh wacana pembubaran lembaganya yang pertama kali dilontarkan oleh Anggota Komisi XI DPR pada Selasa (22/1).

"Silakan tanya ke yang bicara (wacana pembubaran). Kami bekerja profesional. Ya kami bekerja profesional dan independen. Dan kami bisa menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah kami lakukan selama ini. Semua orang tahu bahwa masalah-masalah ini bukan masalah baru. Masalah ini udh cukup lama," ujar Wimboh.

Wimboh berjanji kualitas pengawasan terhadap industri jasa keuangan akan terus ditingkatkan, terutama industri keuangan non-bank (IKNB). Dia juga akan mensinergikan pengawasan lintas sektor seperti lintas perbankan, asuransi dan pasar modal untuk pengawasan yang lebih menyeluruh.

"Pengawasan ini akan kami tingkatkan. Pengalaman-pengalaman masa lalu akan kami perbaiki atau ada hal-hal yang harus disesuaikan," ujarnya.

1 dari 2 halaman

Wacana Minta OJK Dibubarkan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada wacana tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke Bank Indonesia. Meskipun demikian, dia tidak membeberkan secara jelas dari mana wacana itu berasal.

"Jadi ada beberapa pendapat bahwa karena banyak perkara-perkara di bawah pengawasan OJK, itu ada wacana minta OJK semacam dibubarkan begitu," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Namun, jika wewenang dikembalikan ke Bank Sentral, tentu yang harus diperhatikan adalah lembaga keuangan non-bank. "Tapi kita pikir kalau semua diberikan kepada BI tentu ada juga beberapa hal yang bukan perbankan," ujar dia.

Menanggapi wacana tersebut, Komisi XI bakal menggelar rapat dengan OJK. Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Komisi XI bakal mendalami dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan OJK.

"Hari ini ada rapat tertutup suratnya saya yang tanda tangan, meminta kepada Komisi XI untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kami akan dapat masukan yang komprehensif untuk menjadi masukan," jelas dia.

"Karena ini tuntutan menghentikan OJK itu juga sangat kencang. Dan itu nanti aspirasi akan ke DPR lagi sehingga kita bisa jawab," tandas Dasco.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Dia mengatakan akan terus memperbaiki pengawasan OJK.

"Kita selama ini bekerja dalan forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sesuai UU PPKSK, pencegahan dan penanganan stabilitas sektor keuangan. Kerja sama kita lakukan sebaik mungkin. Pasti belum sempurna, masih perlu banyak hal yang diperbaiki, termasuk dari sisi perundang-undangan," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tak menegaskan apakah sependapat dengan DPR yang ingin membubarkan OJK. Meski demikian, pemerintah akan terus menyempurnakan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Wakil Ketua Komisi XI, Eriko Sotarduga mengatakan pengembalian fungsi pengawasan sangat dimungkinkan terjadi. Mengingat regulator keuangan berada di tangan Bank Sentral Indonesia.

"Memungkinkan saja OJK dikembalikan ke BI, di Inggris sudah terjadi, beberapa negara juga sudah terjadi nah ini tentu harus dievaluasi (OJK)," kata Eriko di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1).

Dia menjelaskan, pemisahan OJK dan BI pada tahun 2012 lalu merupakan inisiasi DPR dan juga pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi di Indonesia. Namun setelah OJK menjalankan tugas selama 8 tahun, pengawasan di industri keuangan khususnya asuransi dinilai tidak maksimal sehingga menyebabkan beberapa perusahaan asuransi gagal bayar.

"Kita bicara dahulu mereka melakukan (pemisahan) itu untuk pengawasan lebih baik, ternyata hasilnya tidak maksimal," tambah Eriko. (mdk/idr)

Baca juga:
Ombudsman Investigasi OJK soal Jiwasraya dan Asabri, Ini Hal yang Akan Diusut
Komisi IX DPR dan OJK Rapat Terkait Pembenahan Jiwasraya
Ombudsman Endus Keanehan OJK Atur Industri Asuransi Tanah Air
DPR Akui Ada Wacana Minta OJK Dibubarkan dan Pengawasan Kembali ke BI
Urai Kasus Asabri, Ombudsman Bakal Panggil OJK dan Kemenkumham
DPR Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke BI, Ini Kata Sri Mulyani

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.