YLKI: Data Pribadi Rawan Disalahgunakan di Era Digital

UANG | 18 Juni 2019 14:46 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) perlindungan data pribadi, guna melindungi data pribadi masyarakat selaku konsumen dari sebuah produk atau layanan.

Menurutnya, di era digital saat ini, data pribadi konsumen sangat rawan untuk disalahgunakan. Terlebih, konsumen juga belum memiliki posisi tawar yang baik jika data pribadinya disalahgunakan.

"Data pribadi itu yang paling penting di dalam era digital ekonomi. Karena data pribadi konsumen saat ini dalam posisi yang sangat rawan ketika disalahgunakan oleh para pelaku usaha atau operator tertentu di mana dia menyimpan datanya, untuk apa saja. Kan data pribadi hanya boleh digunakan sesuai dengan peruntukkannya, tidak boleh disalahgunakan untuk hal yang lain. Ini yang rawan," ujar dia di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Tulus, meski secara jumlah, pengaduan konsumen terkait penyalahgunaan data pribadi masih kecil, namun dengan perkembangan era digital ke depan membuat konsumen semakin sering bersentuhan dengan layanan dan produk digital. Oleh sebab itu, jumlah aduannya pun akan semakin meningkat.

"(Aduan) yang langsung memang masih kecil, tetapi beberapa pertanyaan mulai muncul. Rata-rata kan (penyalahgunaan) oleh perbankan, itu yang harus diproteksi. Jangan sampai konsumen sudah menyerahkan data pribadi kemudian disalahgunakan untuk hal lain yang di luar kepentingan nasabahnya," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Tulus, saat ini penting bagi pemerintah untuk segera menyusun regulasi terkait perlindungan data pribadi. Dengan demikian, konsumen memiliki payung hukum jika dirugikan saat data pribadinya disalahgunakan.

"Saya kira mendesak sekali adanya UU perlindungan data pribadi, di mana itu menjadi prasyarat bagi perlindungan konsumen di era digital. Karena dari data pengaduan yg masuk itu rata-rata berdimensi masalah digital, masalah fintech juga e-commerce. Itu masalah digital ekonomi juga. Sehingga kita harus banyak me-review masalah perlindungan konsumen di era digital dan itu menjadi isu global," tandasnya.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Sri Mulyani Akui Pemungutan Pajak Era Digital Sulit
BEI Pastikan Aturan Electronic Book Building Rampung Oktober 2019
Pembayaran Transportasi Umum Diharapkan Bisa Terintegrasi Lewat Elektronifikasi
Elektronifikasi Pembayaran Diklaim Dongkrak Pendapatan Daerah Hingga 12 Persen
Pemerintah dan BI Sepakati 12 Program Dorong Transaksi Digital
Strategi BI Jaga Nasib Uang Kertas di Tengah Perkembangan Pembayaran Nontunai

(mdk/azz)