YLKI Minta Pemerintah Tambal Defisit BPJS Lewat Cukai Rokok Dibanding Naikkan Iuran

YLKI Minta Pemerintah Tambal Defisit BPJS Lewat Cukai Rokok Dibanding Naikkan Iuran
UANG | 14 Mei 2020 19:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Anadi mencibir keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020. Dia menilai pemerintah idealnya menggunakan cara lain untuk menginjeksi biaya operasional BPJS Kesehatan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

Misalnya, lanjut Tulus, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok untuk kemudian pendapatan cukai rokok langsung didedikasikan untuk keperluan BPJS Kesehatan.

"Kenaikan cukai rokok juga mampu mengusung gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, sehingga mampu menekan penyakit tidak menular yang selama ini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan," imbuhnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

"Apalagi di saat pandemi, perilaku merokok sangat rawan menjadi trigger terinfeksi Covid-19," tambah Tulus.

1 dari 1 halaman

Keputusan Penaikan Iuran Mengejutkan

iuran mengejutkan rev1

Menurutnya, keputusan penerbitan perpres terasa mengejutkan lantaran tanpa disertai proses konsultasi publik yang memadai. Bahkan, dia menganggap proses pengambilan keputusan terkesan disembunyikan saat masyarakat tengah terkurung pandemi virus corona (Covid-19).

"Akibatnya Perpres Nomor 64/2020, secara sosial ekonomi juga tidak mempunyai empati. Mengingat kondisi masyarakat secara ekonomi terpuruk oleh wabah covid-19," kata Tulus.

"Sekalipun untuk kelas 3 kategori peserta mandiri telah diberikan subsidi, tetapi membayar Rp 25.000 per orang akan terasa sangat berat," dia menambahkan.

Akibatnya, Tulus berpendapat, Perpres 64/2020 berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat dan akhirnya target untuk meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan akan sulit tercapai.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
Bos BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Berlaku, Kita Hampir Tidak Defisit Lagi
Anggaran BPJS Kesehatan Defisit Rp6,9 Triliun Jika Iuran Tak Naik
Hingga April 2020, Pemerintah Tanggung Iuran 132 Juta Peserta BPJS Kesehatan
Kasih Solusi Keuangan BPJS, Surat KPK Malah Tak Dibalas Jokowi
Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Wali Kota Solo Minta Jokowi Tinjau Ulang
Hingga 13 Mei, BPJS Kesehatan Masih Punya Utang Klaim ke Rumah Sakit Rp4,4 T
DPR: Saat Ini Sedang Krisis, Kok Pemerintah Tega Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami