PKS Tawarkan Solusi Ini untuk Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta
MTZ mengusulkan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya menggunakan konsep win-win solution.
MTZ mengusulkan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya menggunakan konsep win-win solution.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menyoroti rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan juru parkir (jukir) liar yang menjamur di minimarket.
Demi mengatasi masalah itu, MTZ mengusulkan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya menggunakan konsep win-win solution. Dia menilai, penindakan jukir liar tak boleh berhenti pada penertiban semata.
MTZ bilang, kedua belah pihak baik Pemprov DKI Jakarta dan jukir harus diberi solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan. Caranya, kata dia dengan dibuatkan peraturan yang jelas.
"Bisa dibikin suatu peraturan supaya tukang parkir itu nanti fungsinya menertibkan, merapihkan parkiran yang ada, kemudian juga menjaga motor atau mobil yang diparkir. Nah, ini mungkin bisa dibuat aturannya, sehingga kemudian win-win solutions," kata MTZ dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, bentuk solusi yan saling menguntungkan itu bisa berupa kesepakatan kerja sama.
Dia menilai tanggung jawab dibebankan pada masing-masing pihak, termasuk pengelola minimarket.
"Misalnya minimarket membuat syarat yang jadi juru parkir harus orang situ. Sehingga terjadi hubungan yang konstruktif, saling membantu," ucap MTZ.
Menurut dia, cara tersebut sebagai jalan tengah yang sama-sama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebab, kata dia kebutuhan mendesak membuat warga tak punya pilihan lain, termasuk bekerja sebagai jukir di minimarket.
"Jadi ada solusi yang tengah-tengah, memang harus ditertibkan. Tetapi memang kita harus melihat bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan," kata dia.
"Dan saya kira kalau dia (jukir) tidak liar, masyarakat tidak berkeberatan untuk ditarik pungutan parkir," tandasnya.
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar mengatakan hari ini Rabu (24/04) sekitar jam 3 sore ini pihaknya akan bertemu dengan NasDem.
Baca SelengkapnyaHermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya