Baca pledoi, Hotasi anggap jadi direksi lurus di BUMN sulit
Merdeka.com - Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi D.P. Nababan mengatakan, menjadi direksi di Badan Usaha Milik Negara tanpa gangguan sangat sulit. Menurut dia, suatu saat, kebijakan perusahaan diambil bisa dipidanakan jika dianggap merugikan.
"Hidup lurus di BUMN sulit. Setulus dan selurus apapun direksi, pada akhirnya mereka bisa menerima surat panggilan dalam amplop cokelat buat suatu perkara," kata Hotasi saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/1).
Dalam pledoi berjudul 'Kami Korban Kejahatan Orang Lain', Hotasi kecewa lantaran ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus wanprestasi penyewaan pesawat itu, oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Menurut dia, anak, istri, dan keluarganya sangat sedih mendengar kabar itu.
"Saya galau. Mengapa Pidsus Kejaksaan memaksakan perkara ini masuk pengadilan. KPK, Bareskrim, BPK, Jaksa agung Muda Tata Usaha Negara sudah menyatakan hal itu bukan tindak pidana korupsi," lanjut Hotasi.
Hotasi mengatakan membuat pledoi adalah pekerjaan tersulit yang dia lakukan. Apalagi di tengah masyarakat yang marah dengan korupsi.
Dalam pledoi, Hotasi tetap mengaku mengambil keputusan penyewaan pesawat dengan kehati-hatian. Keputusan itu diambil secara kolektif kolegial dengan dewan direksi, dan demi kepentingan perusahaan.
"Jika kebijakan perusahaan bisa dipidana. Akibatnya, direksi BUMN makin lambat mengambil keputusan, ruang gerak terbatas, dan sebagian besar direksi tidak bisa tenang setelah pensiun," lanjut Hotasi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaBawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaAnies belum mengambil keputusan terkait maju atau tidak di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca SelengkapnyaKendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya