Ahok: Jika Demokrat patuhi SBY, harusnya tetap pilkada langsung

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang saat ini tengah diparipurnakan di DPR RI tidak disetujui. Lantaran, Partai Demokrat sepakat untuk mendukung pilkada langsung ketimbang pilkada melalui DPRD.

"Saya enggak tahu (disetujui). Kalau Demokrat semua patuh kepada Pak SBY, harusnya memang tetap pilkada langsung. Tapi kalau ternyata enggak, kan kita enggak tahu," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (25/9).

Bahkan, isu yang beredar para anggota DPR yang menolak RUU Pilkada bakal disuap sebesar Rp 150 juta. Namun, Ahok membantah hal tersebut. Menurut dia, itu hanyalah isu-isu yang beredar di masyarakat.

"Udah sering isu-isu begitu," kata dia.

Sebelumnya, hari ini DPR menggelar paripurna membahas soal RUU Pilkada dan Pemerintah daerah (Pemda). Dalam pembahasan itu, koalisi merah putih (KMP) masih tetap yakin jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD bisa disetujui dan dimasukan dalam pasal RUU Pilkada.

Namun semua keputusan tersebut tergantung sikap dari Partai Demokrat. Sebab sebelumnya Partai Demokrat mendukung Pilkada lewat mekanisme DPRD, namun hal itu berubah setelah SBY menyatakan mendukung Pilkada secara langsung.