Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, meminta tidak ada pihak yang membatasi ruang gerak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dekat dengan rakyat.
Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah pihak terkait penyerahan bansos oleh Presiden Joko Widodo belakangan ini.
"Presiden jangan juga dibatasi ruang gerak-nya untuk bersentuhan dengan rakyat. Dan (penyerahan bansos oleh Presiden) itu terjadi sudah sejak lama. Mungkin capres yang mengkritisi itu mungkin capres yang maunya kerja di atas meja, nggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda, Pak Jokowi mau kerja di lapangan," jelas Bahlil.
Dia menegaskan penyaluran bansos sudah dilakukan sejak lama. Menurut Bahlil, pembagian bansos yang dilakukan Presiden maupun menteri, boleh-boleh saja.
Dia menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
"Kenapa harus dipersoalkan. Orang itu untuk mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kehidupan kita sama dengan yang lain," tegasnya.
- Dedi Rahmadi
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya